Muannas Alaidid Kritik Natalius Pigai Terkait Pembelaan untuk Said Didu
Mantan kuasa hukum Muhammad Rizieq Shihab, Muannas Alaidid, memberikan tanggapan keras terhadap Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.
Ia menyoroti sikap Pigai yang membela Said Didu, yang saat ini dilaporkan ke polisi atas tuduhan serius.
"Said Didu itu dilaporkan sejumlah kepala desa, tuduhannya kejam," ujar Muannas melalui akun X @muannas_alaidid pada 18 November 2024.
Muannas mengkritik pembelaan Pigai terhadap Said Didu, yang menurutnya tidak konsisten.
Ia mengingatkan bahwa Pigai pernah melaporkan tokoh lain terkait isu rasisme.
"Sama kayak lu pernah ngelaporin Abu Janda soal rasis dan SARA," tukas Muannas.
Menurutnya, Pigai hanya membela pihak-pihak tertentu.
"Jangan kalau lu yang diserang boleh laporin orang, tapi kalau teman-teman lu yang nyerang orang dilaporin, enak aja main bilang itu kritikan," tegas Muannas.
Muannas juga menyinggung tindakan Said Didu yang pernah menghindar dari wartawan.
"Udah benar kemarin kabur dia dikejar wartawan. Mau minta anggaran 20T, eh dia nongol di sini," katanya.
Natalius Pigai: Kritik Tak Layak Dipidana
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa kritik dari warga negara, baik terhadap negara maupun sektor swasta, tidak seharusnya dipidana.
Ia menekankan bahwa kritik untuk memperjuangkan keadilan, kepentingan umum, dan kebaikan bersama adalah bagian dari hak asasi manusia.
"Kritikan dari setiap warga negara kepada negara dan sektor swasta dalam memperjuangkan keadilan bagi kepentingan umum dan kebaikan bersama (bonum commune) tidak layak dipidana," ujar Natalius Pigai melalui akun X pada Senin, 18 November 2024.
Pigai menyebut bahwa kelompok sipil memiliki peran strategis dalam mengisi ruang kosong yang tidak diisi oleh negara maupun sektor swasta.
"Kami pahami kelompok sipil juga mengisi ruang kosong yang tidak diisi oleh negara dan sektor swasta," ucapnya.
Saat ini, Pigai menjelaskan bahwa pihaknya sedang fokus pada penataan kelembagaan Kementerian HAM.
Ia menambahkan bahwa Kementerian HAM, meskipun baru dibentuk, adalah salah satu kementerian terbesar dengan jangkauan hingga ke daerah.
"Saat ini kami sedang konsen dengan penataan lembaga karena Kementerian HAM baru, tapi termasuk paling besar, baik pusat maupun daerah. Hampir rampung," tandasnya.
Ke depan, Pigai berkomitmen untuk memperkuat kebebasan demokrasi dan hak asasi manusia.
"Kami akan memberi penguatan kebebasan demokrasi dan HAM secara terukur di masa yang akan datang," jelasnya.(*)