Ahok Sebut PDIP Tak Pernah Usung Anies Baswedan, Basarah Membantah: Masuk Bursa Pencalonan Sejak Juni 2024

 

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah membantah pernyataan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok mengenai pencalonan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta. Basarah menegaskan bahwa nama Anies Baswedan telah masuk dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP sejak bulan Juni 2024.

Basarah menjelaskan bahwa pada 8 Juni 2024, dirinya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam pertemuan dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, kedua partai sepakat untuk bekerja sama dalam Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, sementara PDIP meminta posisi wakil gubernur.

“PDIP dan PKB bersepakat untuk menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta karena pada waktu itu, kami menyadari bahwa kedua partai tidak dapat mengusung pasangan calon sendiri, mengingat perolehan kursi di DPRD DKI Jakarta yang tidak mencapai 20 persen,” kata Basarah, Minggu (17/11/2024).

Ia menambahkan bahwa pada saat itu, PDIP hanya memiliki 15 kursi, sementara PKB memiliki 10 kursi, sehingga keduanya tidak memenuhi ambang batas untuk mengusung calon sendiri.

Hal ini menjadi dasar PDIP untuk menjalin kerja sama politik dengan PKB. “Saat itu, PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri karena Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 belum ada,” ujarnya.

Namun, lanjut Basarah, Putusan MK Nomor 60/PUU-XXI/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, dari 25 persen perolehan suara atau 20 persen perolehan kursi di DPRD menjadi hanya antara 6,5 hingga 10 persen perolehan suara, tergantung jumlah daftar pemilih tetap.

Keputusan ini mengubah peta politik Pilkada secara nasional dan memungkinkan PDIP untuk mengusung calon sendiri di Pilkada Jakarta.

Basarah menyebutkan bahwa sejumlah pimpinan DPP PDIP, seperti Ketua DPP Puan Maharani, Eriko Sotarduga, dan Sekjen Hasto Kristiyanto, telah menyampaikan bahwa Anies Baswedan dilirik untuk dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta.

Bahkan, Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya Said Abdullah pernah menyebutkan bahwa PDIP telah mempertimbangkan mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024.

“Pertemuan pasca-Putusan MK antara Anies Baswedan dengan saya dan Pak Said Abdullah membahas bagaimana mencari titik temu antara pandangan kelompok Islam dan Nasionalis Soekarnois, yang sering dibenturkan akibat politik desoekarnoisasi pada era Orde Baru,” jelas Basarah.

Basarah menambahkan bahwa Anies Baswedan sepakat untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan Nasionalis Soekarnois. "Kami ingin tercipta persaudaraan kebangsaan yang kokoh antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois, khususnya dengan PDIP," tambahnya.

Meskipun akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, Basarah mengatakan Anies tetap mengakui pentingnya gagasan untuk menjadi jembatan silaturahmi tersebut.

Menurut Basarah, Anies menegaskan bahwa Pilkada bukan hanya urusan seremonial lima tahunan, tetapi juga tugas sejarah untuk menyatukan bangsa Indonesia.

“Pilkada adalah kesempatan untuk kita bersama-sama bekerja menyatukan bangsa, bukan hanya sekadar urusan politik sesaat,” pungkas Basarah.(*)

Baca Juga