Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali mengeluarkan surat instruksi penegasan terkait larangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel.
Surat tersebut dikeluarkan dengan nomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 untuk mempertegas surat instruksi yang pernah keluar sebelumnya pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj pada 2021 lalu.
Surat itu dikeluarkan usai polemik yang muncul selepas lima tokoh muda Nahdliyin melakukan pertemuan dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, dan beredar di media sosial.
"Merujuk Surat Edaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 4207/C.1.034/09/2021 tanggal 13 Shafar 1443 H/20 September 2021 M sebagaimana terlampir, dengan ini kami tegaskan bahwa instruksi untuk menghentikan dan/atau menangguhkan semua program/proyek kerja sama yang berhubungan dengan Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC), baik yang masih dalam rencana maupun yang sedang berjalan, tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini," isi surat edaran tersebut, dikutip dari laman resminya, Sabtu (20/7/2024).
Larangan kerja sama dengan lembaga yang terafiliasi Israel Wakil Ketua Umum PBNU, H Amin Said Husni mengungkapkan, surat larangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang terafiliasi Israel yang keluar pada masa Kiai Said, ditegaskan kembali pada masa kepengurusan Gus Yahya.
"Sebetulnya kebijakan untuk menangguhkan atau menghentikan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti ACJ yang disebutkan secara eksplisit di dalam surat itu kan sudah terbit pada kepengurusan PBNU periode yang lalu ketika Ketua Umumnya KH Said Aqil Siroj," kata Amin Said Husni, Jumat (19/7/2024).
Ia menambahkan, larangan hubungan atau kerja sama dengan lembaga yang disebutkan dalam surat instruksi itu, seperti Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), American Jewish Committee (AJC), dan sejenisnya tidak pernah dicabut sejak 2021 silam.
"Dan surat itu sampai hari ini tidak pernah dicabut, tidak pernah juga direvisi karena itu sifatnya masih berlaku," tegas Amin.
"PBNU sekarang hanya menegaskan kembali me-remind seluruh jajaran struktural Nahdlatul Ulama baik itu pengurus wilayah, pengurus cabang sampai ke paling bawah.
Termasuk ke Banom dan lembaga-lembaga di lingkungan NU termasuk perguruan tinggi, pondok-pondok pesantren atau madrasah lain itu masih terikat keputusan PBNU," katanya.
Amin mengatakan, terkait konsekuensi yang didapat selepas adanya penegasan kembali surat edaran itu, PBNU akan terus melakukan pembinaan agar dapat mencegah kejadian serupa.
"Nanti akan ada pembinaan," tandasnya.
5 kader NU yang bertemu Presiden Israel
Dilansir dari Kompas.com Jumat (19/7/2024), berikut lima tokoh Nahdliyin yang bertemu Presiden Israel:
- Zainul Maarif sebagai dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) yang juga Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jakarta.
- Munawir Aziz sebagai Sekretaris Umum Persatuan Pencak Silat yang juga juga Sekum Pagar Nusa.
- Nurul Barul Ulum, anggota dari Pimpinan Pusat Fatayat NU.
- Izza Anafisa Dania, anggota dari Pimpinan Pusat Fatayat NU.
- Syukron Makmun, Ketua Pengurus Wilayah NU Banten.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf meminta maaf secara resmi kepada semua pihak atas tindakan sejumlah kader NU itu.
"Sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas, seluruhnya, bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke Israel, melakukan engagement di sana.
Kami mengerti dan sangat memaklumi, dan kami merasakan hal yang sama bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak patut di dalam konteks suasana yang ada saat ini," ujarnya, dikutip dari laman resmi NU, Sabtu. Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui terkait lima tokoh yang bertemu dengan Presiden Israel tersebut.
Lima orang tersebut melakukan pertemuan secara personal atau urusan pribadi. "Kami sudah mendapatkan konfirmasi dari lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU ini, bahwa lembaga-lembaga ini, yang personelnya ada yang berangkat ke Israel itu, sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan, tidak ada pembicaraan kelembagaan. Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak yang berangkat ke Israel tempo hari itu adalah tanggung jawab mereka pribadi dan tidak terkait dengan lembaga," tambahnya.
