Jakarta, Keuntungan family office diglorifikasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Misalnya, Jokowi yang mengklaim potensi pengelolaan dana US$500 miliar atau sekitar Rp8.178,8 triliun (asumsi kurs Rp16.357 per dolar AS) dari pembentukan family office. Ini akan didapat dari kekayaan orang super kaya alias crazy rich.
Menko Marves Luhut kemudian mengumumkan penunjukkan dirinya sebagai pemimpin satuan tugas mengenai family office, yang dibentuk per 1 Juli 2024. Ia berharap dalam tiga minggu sudah bisa merampungkan persiapan family office dan kembali melapor ke Jokowi.
Sang menteri serba bisa itu mengatakan jumlah aset yang diinvestasikan di luar negara asal diproyeksikan bakal terus meningkat. Berdasarkan perhitungan terkini, Luhut menyebut ada sekitar US$11,7 triliun atau sekitar Rp179 ribu triliun (asumsi kurs Rp16.355 per dolar AS) dana kelolaan family office di dunia.
"Dia (crazy rich) harus datang kemari, misalnya dia taruh duitnya US$10 juta atau US$30 juta, dia harus investasi berapa juta. Kemudian, dia juga harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office. Jadi, itu nanti yang kita pajaki," tutur Luhut di Instagram pribadinya pada awal Juli 2024.
Family office merupakan perusahaan swasta selaku manajemen investasi dan manajemen kekayaan untuk keluarga kaya. Ini dibuat untuk menumbuhkan dan mentransfer kekayaan secara efektif antar-generasi.
Luhut bahkan sesumbar Indonesia bisa lebih unggul atas Singapura yang punya 1.500 family office dan Hong Kong dengan 1.400 family office. Menurutnya, kondisi geopolitik Hong Kong tidak stabil dan Singapura tengah menghadapi perubahan regulasi investasi.
"Inilah yang membuat Indonesia bisa mengambil kesempatan untuk menjadi alternatif dengan membentuk Wealth Management Centre (WMC), karena kondisi pertumbuhan ekonomi kita cukup kuat, kondisi politik pun juga stabil, serta orientasi geopolitik kita yang netral," pamer Luhut.
Selain Luhut, Menparekraf Sandi juga merupakan 'pembisik' Jokowi untuk menggarap family office. Bahkan, Sandiaga terang-terangan menegaskan rencana proyek ini akan dipusatkan di Bali.
Selain Bali, pemerintah mengungkapkan pembentukan family office juga bisa dilakukan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Walau, Sandi menyebut komunitas family office di dunia lebih melirik Pulau Dewata.
Bikin kasihan Menteri Keuangan Sri Mulyani
Terlepas dari semangat Luhut dan Sandi, family office disebut bakal berdampak pada penerimaan negara. Pasalnya, penempatan dana orang super kaya di family office bakal bebas pajak.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku kasihan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia berpendapat seharusnya pemerintah tidak terus-terusan mengobral insentif fiskal untuk menarik investasi asing.
"Saya berpendapat tidak selamanya kita harus memberikan insentif fiskal," ucap Suharso di Kompleks DPR RI, Kamis (4/7).
Suharso mengaku sudah menyampaikan kepada Bendahara Negara agar berhemat dalam pemberian insentif fiskal.
Menurutnya, pemberian insentif fiskal mengharuskan pemerintah meningkatkan pendapatan melalui tax ratio. Artinya, kehadiran family office yang bebas pajak tak selaras dengan penerimaan negara.
"Menurut saya, itu lebih bagus memberikan hal yang seperti itu (kemudahan lain) dibandingkan insentif fiskal. Saya kasihan banget sama Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang beliau didorong untuk mendorong tax ratio-nya naik, tapi kemudian juga harus memberikan insentif fiskal," jelasnya.
(skt/pta)
