Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta penambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp 675 miliar pada Maret lalu. Namun hingga saat ini, permintaan tersebut belum mendapat respons dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Demikian yang disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Penambahan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk menuntaskan penugasan Kementerian ATR/BPN pada tahun ini, termasuk mengejar target pendaftaran 120 juta bidang tanah.
"Belum (ada respons dari Menkeu), tentunya kita masih terus mengawal itu, yang jelas kami sudah mengusulkan yang merupakan anggaran yang kami rasa esensial, fundamental, untuk bisa menuntaskan program-program kebijakan-kebijakan," kaat AHY, ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).
Adapun pada 2024 ini, Kementerian ATR/BPN sendiri menargetkan pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bisa mencapai 120 juta bidang tanah. Sedangkan saat ini, jumlahnya baru mencapai 114 juta tanah yang terdaftar.
Selain PTSL, AHY menjelaskan, anggaran tersebut akan dipergunakan termasuk juga untuk melakukan berbagai terobosan. Hal ini lantaran masalah-masalah pertanahan dan tata ruang menurutnya memiliki tantangan dalam hal kompleksitas sehingga memerlukan terobosan dan dukungan anggaran dalam penyelesaiannya.
"Urusan pertanahan termasuk juga penyelesaian isu-isu tata ruang ini juga kompleks dan butuh dukungan anggaran dan inilah yang sedang kami upayakan walaupun kami paham bahwa negara, pemerintah, memiliki berbagai prioritas. Banyak sekali prioritasnya," ujar dia.
Ia sendiri menyadari pemerintah memiliki banyak prioritas di sisi ekonomi, mulai dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) hingga pertanahan itu sendiri sehingga pihaknya memaklumi kondisi tersebut. Namun demikian, ia tetap berharap ATR/BPN bisa mendapatkan tambahan anggaran tersebut.
"Semuanya punya kepentingan dan prioritas. Oleh karena itu kami juga mencoba untuk memaklumi situasinya. Tetapi secara khusus kami juga memohon agar anggaran yang dialokasikan ke Kementerian ATR/BPN juga mencukupi kebutuhan dan juga target-target yang kami harus capai," pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, kebutuhan penambahan anggaran Kementerian ATR/BPN TA 2024 sebesar Rp 675 miliar ini disampaikan oleh AHY dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi II DPR RI pada Maret 2024 lalu. Adapun pada tahun 2024 ini Kementerian ATR/BPN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 7,59 triliun.
Namun demikian, ATR/BPN terkena kebijakan automatic adjustment alias diblokir mencapai Rp 404,31 miliar. Menurutnya, secara keseluruhan anggaran tersebut tidak cukup untuk mengejar target yang harus diselesaikan dalam waktu 7 bulan ke depan. Oleh karena itu, ia meminta tambahan anggaran.
"Untuk itu, dalam rangka meningkatkan PNBP kita juga, kami telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) agar Kementerian ATR/BPN mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023," kata AHY, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).
Lebih lanjut AHY pun merincikan alokasi dari dana tambahan tersebut. Pertama, dana sebesar Rp 350 miliar akan dialokasikan untuk Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL). Selanjutnya, sebesar Rp 100,4 miliar akan dialokasikan untuk Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Lalu Rp 225,46 miliar dialokasikan untuk penyiapan 104 kabupaten/kota lengkap dan transformasi digital.
Pada bulan Juni kemarin, AHY juga menyoroti tentang anggaran pagu indikatif TA 2025 yang terbatas, hanya di posisi Rp 6,45 triliun. Namun ia mengaku sungkan untuk meminta tambahan anggaran lagi ke Kementerian Keuangan untuk tahun depan. Alhasil, ia mempertimbangkan opsi pinjaman lunak dari Bank Dunia.
"Terima kasih bapak pimpinan yang semua menyampaikan keprihatinannya agar ATR/BPN tidak mengalami penurunan, apalagi kalau cukup signifikan. Benar, kami juga awalnya mungkin sungkan menyampaikan keterbatasan anggaran ini," kata AHY dalam Raker bersama Komisi II di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024).
AHY kemudian mengungkap, bahwa kementerian yang dipimpinnya sebenarnya mengajukan anggaran Rp 14 triliun untuk 2025. Namun, karena sudah menerima pagu indikatif sebesar Rp 6,45 triliun dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu, ia mengaku sungkan meminta anggaran lebih.
Oleh sebab itu untuk saat ini, AHY menjelaskan bahwa pihaknya kini tengah mengajukan permohonan tambahan anggaran sekitar Rp 620 miliar. Di sisi lain, AHY menuturkan Kementerian ATR/BPN kini juga berusaha mendapatkan pinjaman lunak dari Bank Dunia. Jumlahnya mencapai US$ 635 juta atau Rp 10,3 triliun (kurs Rp 16.311).
(shc/rrd)
