Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menemukan sejumlah masalah dalam penyelenggaraan haji 2024. Salah satunya, penempatan tenda jemaah haji Indonesia yang tidak sesuai dengan maktab yang telah ditentukan. Anggota Timwas Haji sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Amania, mengungkapkan bahwa selama melakukan pengawasan di Mina, Arab Saudi, pihaknya menemukan banyak tenda jemaah yang tidak sesuai dengan maktab yang tercantum dalam surat penempatan.
"Banyak ditemukan ketika kami pengawasan di Mina, tenda-tenda itu tidak sesuai dengan maktab yang disuratkan," ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (17/6/2024). Akibat dari penempatan yang tidak sesuai tersebut, banyak jemaah yang harus meninggalkan tenda karena hak-haknya tidak terpenuhi.
Ina mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) seharusnya dapat mengantisipasi masalah tersebut sejak awal untuk menghindari terjadinya kekacauan.
"Contohnya, ketika maktab untuk daerah Trenggalek atau Cirebon tiba-tiba haknya tercabut di hari kedua dan harus diusir karena katanya (tenda) ini milik orang lain," paparnya. Ina menegaskan bahwa kejadian semacam ini seharusnya sudah diantisipasi dan dijaga sehingga prioritas penempatan dapat diberikan kepada jemaah yang berhak. "Hal-hal ini semestinya tidak terjadi. (Seharusnya) sudah diantisipasi, sudah dijaga, dan sudah diprioritaskan mana yang mendapatkan haknya," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengungkapkan, pihaknya bersama seluruh pemangku kepentingan pengawas eksternal telah melakukan pengamatan atas seluruh proses pelaksanaan ibadah haji 2024. Ashabul mengatakan, temuan-temuan tersebut akan dievaluasi dan dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji di masa mendatang.
"Saya berharap, seluruh temuan-temuan dari Tim Pengawas menjadi bahan evaluasi bersama untuk peningkatan kualitas pelayanan haji di tahun yang akan datang," ujarnya. Untuk diketahui, pada pertemuan dengan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Arafah, Sabtu (15/6/2024), Ashabul juga menyampaikan apresiasi dan permohonan maaf.
"Kami juga menyampaikan permohonan maaf jika dalam hubungan mitra kerja ada hal-hal yang kurang berkenan di hati seluruh penyelenggara ibadah haji," katanya. Temuan Timwas Haji DPR RI itu diharapkan dapat dievaluasi dan diperbaiki sehingga bisa meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia di tahun-tahun mendatang.
