Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sudah menggelontorkan dana Rp 4,9 triliun untuk belanja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dari anggaran tersebut, dana untuk pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN) atau Data Center telah dibelanjakan sebesar Rp 700 miliar.
Porsi tersebut termasuk dalam anggaran tematik APBN pada klaster infrastruktur senilai Rp112,9 triliun hingga akhir Mei 2024. “Untuk Kominfo cukup besar, mendekati Rp 5 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN secara daring, Kamis, 27 juni 2024.
Bendahara negara ini merinci anggaran lain digunakan untuk berbagai pemeliharaan dan operasional, seperti Base Transceiver Station (BTS) 4G sebesar Rp 1,6 triliun, kapasitas satelit Rp 700 miliar, dan Palapa Ring Rp 1,1 triliun.
Pusat Data Nasional menjadi sorotan sejak terjadi gangguan jaringan pada 20 Juni 2024. Gangguan ini berdampak pada layanan publik termasuk imigrasi. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Silmy Karim mengatakan gangguan terjadi di Pusat Data Nasional yang dikelola Kementerian Kominfo. Hal ini sempat menyebabkan hambatan bagi masyarakat mengurus paspor dan mereka yang akan mengantre untuk penerbangan internasional.
Belakangan diketahui gangguan terjadi akibat adanya serangan siber ransomware. Menteri Kominfo Budi Arie mengatakan serangan ransomware tersebut berjenis Brain Cipher. “Yang menyerang Indonesia merupakan virus terakhir,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR, Kamis 27 Juni 2024.
Dalam paparannya, Budi Arie menyebutkan serangan terjadi di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Surabaya dan di Batam. Ransomware merupakan jenis perangkat perusak yang mencegah pengguna mengakses sistem dengan mengunci layer dan file hingga tebusan dibayarkan. “Betul para peretas ini meminta tebusan US$ 8 juta (Rp 131,8 miliar),” ujarnya.
Peretasan ini berdampak pada sistem layanan di 239 kementerian dan lembaga hingga layanan provinisi, kabupaten. dan kota. Pada paparannya, Budi Arie mengatakan layanan yang sudah pulih adalah milik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, layanan keimigrasian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), layanan Sihalal Kementerian Agama dan layanan ASN Kota Kediri.
