Jakarta - Para Elite Tim Kampanye Nasional (TKN) membeberkan kisi-kisi calon Menteri era pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah nama beken hingga kriteria calon menteri pun mencuat ke publik.
Dirangkum detikcom, Senin (13/5/2024), salah satu nama yang digadang-gadang sebagai calon menteri ialah Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Mencuatnya nama Eko Patrio sempat menuai komentar dari internal pendukung Prabowo-Gibran.
"Kalau Jakarta ada Zita, ada Pasha, ada Eko, tapi kan Eko calon menteri ya," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulhas kepada wartawan di kawasan SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (5/5).
Ketika ditanyai posisi menteri yang akan dijabat oleh Eko Patrio, Zulhas tak ingin menjabarkan. Ia hanya berkata jika politik itu dinamis, apapun bisa terjadi ke depannya.
Tak hanya itu, pembicaraan soal menteri kabinet Prabowo-Gibran juga tak terlepas dari wacana penambahan jumlah kementerian di era pemerintahan baru. Berikut kisi-kisi mengenai terkini mengenai sosok menteri era pemerintahan Prabowo-Gibran:
Nama Yandri Susanto Mencuat Jadi Menteri Era Prabowo
Selain Eko Patrio, nama Politikus PAN yang digadang-gadang menjadi Menteri Era Prabowo lainnya ialah Yandri Susanto. Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai Yandri sebagai kader utama PAN yang bergerak dari bawah.
"Rakornas dan bimtek kali ini menarik. Pasalnya, para peserta dari daerah ternyata tidak hanya membicarakan pilkada. Namun, ada ramai perbincangan terkait calon-calon menteri dari PAN. Salah seorang nama yang banyak disebut adalah Yandri Susanto," kata Saleh dalam keterangan, Jumat (10/5/2024).
Sebagai informasi, Yandri sendiri menjabat Waketum PAN sekaligus Wakil Ketua MPR dari PAN saat ini.
"Secara pribadi saya kenal mas Yandri sejak puluhan tahun lalu. Kala itu, kami sama-sama beraktivitas di organisasi kepemudaan. Saya Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah dan Mas Yandri Ketua Umum BM PAN. Saya tahu banyak karya Mas Yandri yang cukup berhasil, tidak hanya di PAN tetapi juga di luar partai. Dia pekerja keras, ulet, tangguh, pantang menyerah, bersahabat, ramah, dan memiliki jaringan yang cukup luas," ujar Saleh.
Saleh mengungkit peran Yandri di PAN yang dianggap kerap melaksanakan tugas penting dan strategis, seperti ketua Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN). Selain itu, sebutnya, Yandri juga menjabat Komandan Charlie Bidang Penggalangan di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
"Di parlemen juga begitu. Mas Yandri pernah menjadi pimpinan pansus, sekretaris fraksi, Ketua Komisi VIII, dan bahkan sekarang wakil ketua MPR RI. Kalau dari sisi pengalaman, sudah sangat baik dan matang," kata Saleh.
Saleh menyebut, dalam acara rakornas yang baru saja digelar PAN, para kader dari berbagai daerah mendorong Yandri diajukan menteri dari PAN. Saleh yakin Yandri akan berkontribusi di pemerintahan nantinya.
"Ternyata, kader-kader dari daerah memiliki perhatian dan harapan besar. Mereka ingin agar Prabowo berhasil dengan dukungan salah seorang kader terbaiknya, yaitu Mas Yandri. Tentu semua nanti dikembalikan kepada Prabowo sebagai presiden terpilih," kata dia.
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Budiman Sudjatmiko, berbicara soal calon menteri keuangan (menkeu) era pemerintahan Prabowo-Gibran. Budiman menilai kursi menkeu akan diisi oleh kalangan profesional nonpartai.
"Kemenkeu saya pikir profesional. Saya kira semua kementerian adalah profesional, baik partai atau nonpartai. Bisa saja partai-partai mengajukan nama-nama, tapi pada akhirnya yang menentukan presiden," kata Budiman kepada wartawan, Senin (13/5/2024).
"Ada, ada nonpartai atau partai. Tapi kemungkinannya Kementerian Keuangan itu profesional nonpartai. Kemungkinan nonpartai," sambungnya.
Menurut Budiman, Prabowo menghendaki sosok anak buah yang antikorupsi dan berani. Dia menyebutkan Prabowo memiliki keresahan bahwa program-program yang diusungnya akan sia-sia jika eksekutornya koruptif.
"Dan yang saya tangkap Pak Prabowo komitmennya adalah yang antikorupsi, yang berani, yang berpikirnya terobosan, gitu. Pak Prabowo ingin benar-benar memastikan, keresahan beliau kan ini semua program baik ini, alokasi anggaran yang besar ini, akan sia-sia kalau eksekutornya korup. Nah itu concern Pak Prabowo saat ini," kata Budiman.
Budiman tak banyak menjelaskan alasan prediksinya soal kursi menkeu diisi kalangan profesional nonpartai. Menurutnya, hal itu sudah menjadi tradisi di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
"Saya kira tradisi sudah lama juga sudah seperti itu ya tradisinya. Menurut saya tradisinya seperti itu," kata dia.
Sjafrie Sjamsoeddin
Nama Asisten Khusus Menhan bidang Manajemen Pertahanan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin juga mencuat ke publik. Namun, mendapat respons dari kelompok masyarakat Papua.
Berawal dari beredarnya sebuah video dari kelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai Masyarakat Papua Anti Toxic Orde Baru. Dalam video itu kelompok tersebut memuat pesan penolakan atas peluang Sjafrie Sjamsoeddin sebagai menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kelompok itu mengungkit latar belakang Sjafire yang dianggap bagian dari orde baru. Mereka juga meminta adanya keterwakilan orang Papua dalam kabinet era Prabowo-Gibran mendatang.
"Kami masyarakat Papua menolak dengan tegas Sjafrie Sjamsoedin masuk pemerintahan Prabowo-Gibran karena Sjafrie Sjamsoedin adalah bagian dari rezim orde baru," kata perwakilan Masyarakat Papua Anti Toxic Orde Baru.
Kelompok Masyarakat Papua Anti Toxic Orde Baru ini juga meminta Prabowo-Gibran untuk melanjutkan program pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut mereka Jokowi telah memberikan perhatian kepada kondisi Papua.
"Kami masyarakat Papua menginginkan adanya satu menteri dari orang asli Papua di dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran," katanya.
Ketua Dewan Pakar PAN dan anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, buka suara terkait suara penolakan kepada Sjafrie Sjamsoeddin. Dia mengatakan sosok Sjafrie telah memiliki rekam jejak yang mumpuni.
"Dalam pemerintahan Presiden Megawati, dia dipercaya sebagai Kapuspen TNI. Dalam pemerintahan Presiden SBY, dia menjadi Sekjen Dephan dan Wamen Pertahanan. Jaman Presiden Jokowi, dia menjadi Asisten Khusus Menhan," kata Dradjad saat dihubungi, Jumat (10/5/2024).
Dradjad menegaskan Sjafrie tidak memiliki riwayat negative dalam karir pemerintahannya. Dia menyinggung rekam jejak keluarga Sjafrie pun ikut dipantau seiring jabatan strategis yang pernah diembannya.
"Sebagai mantan Ketua DISK BIN, saya tahu betul, untuk jabatan-jabatan sestraregis itu, orang wajib lolos uji intelijen BIN. Yang diintelin bukan hanya pekerjaannya, tapi rekam jejak pribadi dan keluarganya juga. Jika ada catatan negatif, apalagi toxic atau berbahaya bagi NKRI, tidak mungkin lolos," katanya.
Dia menambahkan dengan rekam jejak yang tergolong bersih itu, lanjut Dradjad, Sjafrie Sjamsoeddin dinilai layak untuk turut menjadi bagian dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.
"Dengan alasan di atas, bang Sjafrie sangat kompeten dan layak untuk diberi amanat oleh Presiden Terpilih Prabowo nantinya," pungkas Dradjad.
(taa/taa)
