JAKARTA, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari mengingatkan wakil presiden (wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk tidak melampaui kewenangan dengan ikut cawe-cawe menentukan kabinet. Dia menyebut, kewenangan menentukan kabinet murni adalah hak prerogratif presiden dalam hal ini dimiliki oleh presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto.
"Wakil presiden adalah ban serep dan layaknya ban serep digunakan kalau ban utama bocor. Jadi kalau Pak Wakil Presiden (Gibran) mau bicara ya dipersilakan tapi itu bukan haknya," ujar Feri saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024).
Feri menjelaskan, Prabowo menjadi satu-satunya pihak yang memiliki hak untuk menentukan kabinetnya kedepan.
Peran wapres bisa saja lewat nasihat jika diminta pendapat oleh Prabowo. "Jadi kalau sekedar (Gibran) omon-omon tentu saja boleh tidak dilarang tentu hak wakil presiden sebagai warga negara yang baik tetapi untuk menentukan susunan kabinet itu hak tunggal presiden tidak ada satu apapun yang boleh mengganggu hak presiden kecuali dibatasi konstitusi dan Undang-undang," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Gibran mengaku ingin berkonsultasi dengan banyak tokoh nasional untuk mendapat masukkan perihal penyusunan kabinet pada pemerintahan berikutnya, termasuk Megawati. "Ya nanti ya, senior-senior, tokoh-tokoh, ketua-ketua semuanya mintain (diminta) masukkan, tidak terkecuali beliau (Megawati)," ujar Gibran, dikutip dari Kompas TV, Sabtu (4/5/2024).
Rencana Gibran ini lantas direspons dingin oleh sejumlah politikus PDI-P. Masinton Pasaribu, misalnya, menganggap rencana Gibran ingin berkonsultasi ke Megawati hanyalah gimik. Menurut dia, Gibran tak perlu membangun komunikasi bergaya gimik seperti itu kepada Megawati karena tidak akan direspons oleh Megawati.
"Ya kalau ada yang bilang ingin konsultasi dengan Ibu Megawati, konsultasi terkait kabinet, menurut saya itu cuma gimik-gimik saja, dan itu enggak perlu lah dan Ibu Megawati pasti enggak menanggapi gaya komunikasi gimik-gimik seperti itu," kata Masinton, dikutip dari Kompas TV, Sabtu.
Politikus PDI-P lainnya, Hendrawan Supraktikno, mengingatkan bahwa presiden yang memiliki hak prerogatif untuk menyusun kabinet, dalam hal ini Prabowo Subianto, bukan Gibran. Oleh karena itu, menurut dia, semestinya Prabowo yang membuka komunikasi dengan Megawati jika ingin berkonsultasi soal penyusunan kabinet. "Yang komunikasi yang punya hak prerogatif, dalam hal ini Pak Prabowo. Mungkin Gibran bisa nimbrung atau diikutkan," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Minggu (5/5/2024).
