JAKARTA, Partai Gerindra mendorong penyederhanaan demokrasi di Indonesia. Bahkan, penyederhanaan harus sampai pada tahap pemungutan suara. "Kita cari solusinya bagaimana demokrasi itu bisa lebih sederhana sehingga rakyat tidak terus berhadapan dengan TPS (tempat pemungutan suara)," ujar Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani usai acara halal bihalal paguyuban warteg se-Indonesia di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (12/6/2024).
Muzani melanjutkan, wacana ini merupakan ide dari ketua umum partainya yang juga merupakan presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Prabowo diketahui pernah mengungkapkan bahwa demokrasi di Indonesia itu sangat melelahkan. Ia berbicara pada acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 yang mengangkat tema “Thriving through Transition” di Jakarta Pusat.
Muzani pun menjelaskan maksud dari pernyataan Prabowo tersebut. "Ya misalnya begini, kita baru saja menyelesaikan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Sekarang kita harus menyiapkan pilkada provinsi dan kabupaten/kota, bahkan nanti akan ada pilkades.
Jadi itu yang disebut melelahkan," papar Muzani. Untuk proses pilkada sendiri, setiap partai politik mesti menjaring calon-calon bupati, wali kota hingga gubernur di seluruh Indonesia yang jumlahnya banyak sekali. "Jumlahnya 550 lebih dan proses itu harus kita lakukan. Proses ini kalau baik, tentu harus kita sempurnakan, supaya bisa tidak sih, disederhanakan? Kira-kira seperti itu, agar tidak melelahkan dan tidak berbiaya mahal," ucap Muzani yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI itu.
Meski demikian, Muzani memastikan ini baru sebatas ide. Ia sendiri belum mengetahui pasti apa bentuk penyederhanaan demokrasi itu. Apakah harus lewat revisi undang-undang atau perubahan aturan lainnya. Pernyataan Prabowo bahwa demokrasi di Indonesia melelahkan, diungkapkan pada 5 Maret 2024. "Saya pikir, saya berpartisipasi dalam cukup banyak Pemilu. Dan izinkan saya bersaksi bahwa demokrasi memang mahal dan sangat melelahkan serta masih banyak yang harus diperbaiki," ucap Prabowo.
