JAKARTA, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto melempar sinyal bahwa PDI-P akan mengambil jalan sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hasto mengatakan, pernyataan calon presiden Ganjar Pranowo yang mengaku tidak ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming merupakan cerminan sikap PDI-P.
"Ya tentu saja (cerminan sikap PDI-P), karena ini merupakan sikap kenegarawanan, sikap yang sangat baik bahwa pemilu pun tidak pernah melunturkan sikap dari PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura, dan Pak Ganjar dan Prof Mahfud di dalam berdedikasi," kata Hasto di Posko Teuku Umar Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024). Menurut Hasto, sikap Ganjar tersebut juga menegaskan bahwa pemilu tidak mengubah seluruh komitmennya, karena mengabdi bagi bangsa dan negara tidak berarti harus berada dalam pemerintahan.
"Misalnya di dalam memperjuangkan tegaknya supremasi hukum, memperkuat meritokrasi agar tetap berjalan, terlembaga, dan terlebih saat ini juga sedang dilakukan persiapan Pilkada serentak," ujar Hasto. Hasto mengatakan, meski berada di luar pemerintahan, PDI-P maupun Ganjar tetap mengabdi kepada bangsa dan negara, apalagi banyak tantangan ke depan yang membutuhkan gotong royong seluruh komponen.
"Seperti masalah pangan, investasi, yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat. Kemudian persoalan terkait dengan dampak global warming, dampak pertarungan geopolitik global. Semua membutuhkan uluran gotong royong dari seluruh komponen bangsa," ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, Ganjar menegaskan bahwa ia tidak akan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, pesaingya pada Pilpres 2024 lalu.
Ia mengatakan, keputusan itu bukan berarti tidak cinta kepada pemerintahan mendatang, tapi itu cara terbaik untuk mengontrol jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran. "Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan benar, dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," kata Ganjar.
Sementara itu, PDI-P belum mengambil keputusan resmi mengenai sikap politiknya ke depan, apakah menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran. Hasto menekankan, sejauh ini PDI-P masih mengkaji beragam pertimbangan sebelum memutuskan bergabung atau tidak bergabung ke pemerintahan Prabowo kelak. Ia menyebutkan, bisa saja PDI-P mengumumkan sikap setelah Prabowo dilantik menjadi presiden. "Toh nanti akan tiba waktunya untuk berbicara setelah pemerintahan ini terbentuk, apakah mau masuk di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, akan dikaji lebih mendalam," kata Hasto dalam program Gaspol! Kompas.com, Kamis (25/4/2024).
Hasto mengatakan, sikap politik tersebut bisa saja diputuskan pada kongres PDI-P yang rencananya digelar pada April 2025 mendatang. Hal ini berkaca dari sejarah di mana PDI-P mengumumkan sikapnya menjadi oposisi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui forum kongres.
Namun, Hasto juga tidak menutup kemungkinan bahwa rapat kerja nasional (rakernas) PDI-P pada Mei 2024 mendatang dijadikan forum untuk mengambil keputusan terkait posisi politik. "Kalau secara empiris, 2004-2009 diputuskan di kongres, apakah sekarang mau diputuskan di dalam rakernas atau di dalam kongres, nanti kita bisa lihat dinamika politik yang ada," ujar dia.
