JAKARTA, Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, Ganjar Pranowo dapat membangun organisasi masyarakat demi menjaga karir politiknya dan tetap eksis di dunia politik. Menurut Jamiluddin, opsi tersebut bisa diambil Ganjar karena ia tidak mungkin berkiprah di sektor legislatif maupun eksekutif untuk lima tahun ke depan.
"Karena itu, Ganjar kemungkinan akan berpolitik di partainya atau bisa saja ia mendìrikan ormas yang berorientasi politik," kata Jamiluddin kepada Kompas.com, Kamis (9/5/2024). Jamiluddin berpandangan, Ganjar berada di posisi dilematis jika berpolitik di PDI-P karena tidak memiliki posisi struktural di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P.
"Aktivitasnya di partai akan tertutup oleh sepak terjang elite PDI-P. Hal itu dapat menenggelamkan karir politiknya," kata Jamiluddin.
Menurut dia, nasib Ganjar akan berbeda jika Ketua Umum PD-P Megawati Soekarnoputri memberi posisi strategis kepada Ganjar di partai banteng demi menjaga popularitas dan elektabilitasnya. Namun, Jamiluddin menilai mantan gubernur Jawa Tengah itu akan kesulitan untuk mendapat posisi strategis di partai. "Sebab, kepengurusan DPP sudah berjalan dan karenanya tidak terlalu mudah untuk memasukkan Ganjar ke posisi strategis di partainya," katanya.
Oleh karena itu, Jamiluddin menilai peluang Ganjar untuk tetap eksis di dunia politik akan lebih terbuka bila mendirikan ormas.
Ia mengatakan, Ganjar dapat menggunakan ormas bentukannya itu untuk menghasilkan hal-hal strategis di bidang politik.
"Apalagi ormas bentukannya itu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka kiprah politik Ganjar di lingkup nasional akan tetap bersinar. Hal itu dapat menjadi modalnya untuk kembali berlaga pada Pilpres 2029," kata Jamiluddin. Sebelumnya, Ganjar mengaku akan terus berpolitik setelah rangkaian Pilpres 2024 berakhir karena dirinya merupakan anggota partai politik. Ganjar mengaku akan membantu kegiatan kaderisasi PDI-P untuk menyiapkan kader-kader terbaik partai tersebut. Namun, ia belum bisa memastikan apakah bakal menjadi pengurus partai atau tidak.