Awalnya, Sri Mulyani ditanya hakim ketua Suhartoyo alasan penurunan anggaran el nino. Suhartoyo bertanya apakah penurunan ini terjadi karena sebelumnya tidak dianggarkan bantuan ini.
"Dari anggaran el nino yang disampaikan Bu Mensos kenapa kemudian mengalami penurunan, karena untuk sektor el nino dikeluarkan itu maksudnya apakah dari usulan tahun 2023 untuk realisasi 2024 memang sudah tidak dianggarkan Kemensos atau ada kebijakan kemudian setelah bahasan anggaran kemudian dikeluarkan?" tanya Suhartoyo dalam sidang sengketa Pilpres di MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Sri Mulyani menjelaskan bantuan el nino itu sudah keluar pada tahun 2023. Saat itu, dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupa beras dan bantuan tunai dikeluarkan Kemensos.
"Untuk tahun 2023 yang bantuan el nino ada dalam bentuk bantuan beras itu disalurkan oleh Bapanas, dan untuk BLT dalam bentuk cash atau tunai disalurkan Ibu Mensos yang tadi disampaikan," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan pada tahun 2023 itu anggaran el nino ditambah. Tambahan itu, katanya, telah disetujui DPR.
"Anggarannya itu tambahan, jadi kita berikan tambahan anggaran di 2023 namun sudah dapat persetujuan DPR, namun dalam mekanisme anggaran bisa aja sumber anggaran itu ada dalam cadangan Bendahara Umum Negara, dan di situ bisa digunakan pada saat negara atau ekonomi menghadapi situasi di mana dibutuhkan suatu tambahan anggaran, mekanisme kami ambil dari Bendahara Umum Negara kemudian disalurkan seperti yang BLT el nino," jelasnya.
Adapun anggaran el nino tahun 2024, Sri Mulyani mengatakan bantuan el nino di Kemensos belum dieksekusi. Bantuan el nino di tahun 2024 juga berubah nama menjadi mitigasi risiko pangan.
"Untuk 2024 yang sudah dieksekusi atau dianggarkan adalah bantuan pangan yang ada di Bapanas yang 10 kg untuk 6 bulan, sedangkan BLT el nino 2024 belum dieksekusi atau tadi namanya menjadi mitigasi risiko pangan," katanya.
"Itu yang dimungkinkan Kemensos akan bertambah?" tanya Suhartoyo lagi.
"Akan ditambahkan anggarannya namun tadi Bu Mensos mengatakan belum memulai, sampai hari ini kami di Kemenkeu belum dapat dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut, jadi belum ada pelaksanaannya," jawab Sri Mulyani.
(zap/haf)
