Jakarta - Tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menghadirkan Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri sebagai ahli dalam sengketa hasil Pilpres 2024. Dia menyebut bantuan langsung tunai (BLT) el nino hanya untuk memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan ada politisasi bansos secara vulgar.
Sidang tersebut digelar di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.
Faisal Basri awalnya mengungkit soal politik gentong babi atau pork barrel. Dia mengatakan fenomena pork barrel ini terjadi di Amerika Serikat, yakni saat anggota parlemen ingin terpilih lagi maka akan memasukkan banyak proyek dengan anggaran besar di daerah pemilihannya.
Dia menyebut pork barrel ini dilakukan dengan cara berbeda di Indonesia. Dia menyebut pork barrel di Indonesia dilakukan dengan pemberian bansos. Salah satu yang diungkitnya ialah BLT el nino.
"Nah kita lihat, el nino sudah mereda, kemarin juga kalau kita lihat jumlah kekeringan, jumlah banjir dan cuaca ekstrem lebih parah tahun 2021 daripada 2023, kenapa 2021 nggak ada (BLT) el nino?" kata Faisal.
"Jadi nyata bahwa el nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara, only that, dari segi data itu, ini yang sangat memilukan dan seolah-olah kita semua bodoh. Ramalan cuaca sudah di-support oleh BMKG, BPS sudah di-support oleh BRIN. Jadi tidak dipercaya lembaga yang pemerintah sendiri," sambungnya.
Dia kemudian menyoroti pemerintah mengimpor jutaan ton beras. Dia mengatakan harusnya harga beras tak naik jika beras impor ada dan beredar di pasar.
"Dengan segala macam bencana yang selalu ada tetapi tidak ada yang bersfiat nasional, itu luas lahan panen tetap di atas 10 juta, nggak pernah di bawah 10 juta, produktivitas naik sehingga per hektarenya naik sehingga produksi beras cuma turun 600 ribuan ton, tapi seolah-olah kita mau kiamat, diimpor lah 3 juta ton beras," ucapnya.
"Logikanya, kalau 3 juta ton beras ini digelontorkan ke pasar, tidak mungkin harga beras mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Februari lalu. Jadi kita impor ini untuk apa kalau tidak untuk stabilisasi pangan?" imbuhnya.
Dia lalu menyebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan paling vulgar dalam mempolitisasi bansos pada Pilpres 2024. Menurut Faisal, tiga menteri itu aktif mendemonstrasikan bansos berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif, maka Airlangga Hartato misalnya dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar, Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan," ujarnya.
Faisal mengklaim Airlangga pernah menyebutkan bahwa bansos yang diberikan merupakan sumbangan Jokowi sehingga masyarakat mesti berterima kasih kepada Jokowi dengan cara memilih kandidat yang didukung Jokowi. Dia mengklaim tindakan serupa juga dilakukan oleh Zulkifli Hasan yang pernah meminta masyarakat untuk mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena telah diberikan bansos.
"Dikatakan juga oleh Menteri Investasi, Pak Bahlil bahwa silakan saja bikin sendiri Bu Risma (pembagian bansos). Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia, Bu Risma tidak, tidak mau mempolitisasi bansos," ujar Faisal Basri.
Menurut dia, tindakan para menteri itu menunjukkan bahwa politisasi bansos tidak hanya sekadar menggelontorkan uang, tetapi juga memobilisasi para pejabat.
(bel/haf)
