Jakarta - Isu KPK digabung dengan Ombudsman muncul ke publik. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai sikap pimpinan KPK harus jelas menyikapi wacana tersebut.
"Jangan abu-abu pimpinan KPK. Bagi saya pimpinan jangan abu-abu harus tegas terkait isu peleburan menolak atau menerima sehingga pimpinan mengatakan menolak tentu dukungan masyarakat akan kuat. Tapi kalau menerima, masyarakat ngapain memperjuangkan orang yang pasrah dengan keadaan," kata Yudi saat dihubungi, Kamis (4/4/2024).
Yudi mengatakan harus ada sikap yang jelas dari pimpinan KPK terhadap isu digabungkannya lembaga antirasuah itu dengan Ombudsman. Pimpinan dan pegawai KPK, kata Yudi, juga diminta untuk tidak bersikap pasrah.
Sikap KPK harus jelas, pimpinan KPK harus jelas setuju atau nggak setuju. Jangan sampai nanti publik mendukung tapi di KPK. pimpinan bahkan pegawai ya sudah kami pasrah aja. Saya berharap dari KPK yang memberi sinyal kepada masyarakat setuju nggak dilebur. Kita masyarakat sipil menolak tegas tapi kalau ternyata KPK sendiri mengamini ini tentu saja akan bertolak belakang," katanya.
Selain itu Yudi menilai harus ada kajian matang terkait peleburan KPK dan Ombudsman menjadi satu lembaga. Jika wacana itu serius digulirkan, sambung Yudi, harus ada perubahan UU KPK dan Ombudsman yang mesti dilakukan.
"Salah satu syarat melebur yaitu mengubah UU-nya. Sebelum sampai situ saya berharap mengkaji ini lebih mendalam. Revisi UU KPK sudah cukup untuk melemahkan KPK. Jangan sampai nanti entah itu pembubaran atau peleburan KPK itu bisa membuat semangat antikorupsi bisa menurun dan yang paling seneng dengan adanya seperti ini ya koruptor," tutur Yudi.
Lebih lanjut Yudi mengatakan isu peleburan dengan Ombudsman ini harus menjadi momentum bagi KPK melakukan pembenahan. Dia berharap KPK bisa memperbaiki kinerjanya sehingga kembali meraih kepercayaan publik.
"Sekarang yang harus dilakukan adalah memperkuat KPK alih-alih isu peleburan ini. Jangan sampai permasalahan yang terjadi di KPK ini dapat dimanfaatkan untuk membubarkan KPK. Isu peleburan KPK yang terjadi saat ini karena salah KPK nya sendiri bukan ada create. KPK harus berbenah karena publik butuh kinerja," tutur Yudi.
"Harapan saya KPK jangan sampai bubar. Kita sudah tahu efek dari revisi UU KPK (buat) KPK jadi lemah seperti ini. Saya pikir KPK harus ada sebagai lembaga pemberantasan korupsi asalkan pimpinannya bisa membawa KPK kembali ke masa kejayaannya dan pegawai KPK sadar atas masalah integritasnya," sambungnya.
Awal Isu KPK Digabung Ombudsman
Pimpinan KPK sebelumnya telah angkat bicara tentang kemungkinan institusinya dilebur dengan Ombudsman. Namun dari mana asal muasal isu itu?
Dalam diskusi 'Pemberantasan Korupsi: Refleksi & Harapan' yang digelar KPK pada Selasa, 2 April 2024, muncul salah satu pertanyaan melalui siaran langsung di YouTube KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata lantas menanggapi pertanyaan itu.
"Sejauh ini pimpinan nggak dapat informasi itu, tetapi apakah ada kemungkinan? Ada," kata Alexander.
Kemudian, Alexander mencontohkan Ombudsman dan penegak hukum korupsi digabung di Korea Selatan (Korsel). Dia menyebut semua keputusan itu tergantung pemerintah.
"Kita belajar dari Korea Selatan, Korea Selatan itu ketika sebelumnya ada nama independensi dan dianggap terlalu powerfull, ya, independensi sehingga enggak bisa, dianggap mengganggu ya sehingga digabungkan dengan Ombudsman di Korea Selatan seperti itu kan," katanya.
"Bisa saja seperti itu kembali lagi, kami kan enggak bisa apa-apa ketika misalnya itu sudah menjadi suatu kebijakan putusan pemerintah dan didasarkan atas undang-undang," tambahnya.
Namun demikian, Alexander memilih mengembalikan lagi wacana ini ke publik. Seperti apa nantinya harapan masyarakat terhadap KPK, itulah yang menurut Alex seharusnya diikuti oleh pemerintah.
"Kita sih wajib berharap dengan teman-teman, seperti Mas Kurnia (peneliti ICW) ini, kalau masih menganggap KPK itu penting dan rasanya masih dibutuhkan, mari kita bersama-sama, kan gitu," kata Alex.
(ygs/aud)
