Yogyakarta, Kuasa Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Bambang Widjojanto mempertanyakan konsistensi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo usai ditolaknya permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu paslon 01 dan 03.
BW, sapaan akrab Bambang, menyoroti konsistensi Suhartoyo yang tidak menyampaikan dissenting opinion dalam putusan perkara sengketa hasil Pilpres 2024.
Padahal, lanjut BW, Suhartoyo menjadi salah satu hakim yang menyampaikan dissenting pada putusan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka mendaftar sebagai cawapres.
"Teman-teman kalau membaca putusan 90, Pak Ketua Suhartoyo itu dalam posisi tidak setuju, orang yang melakukan dissenting opinion. Kalau dia masih dalam posisi itu dissenting opinionnya tidak setuju," kata BW dalam acara 'Bedah Putusan MK Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden' yang diselenggarakan Fakultas Hukum UGM, Selasa (23/4).
Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 seperti diketahui memungkinkan orang di bawah 40 tahun menjadi cawapres asal pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pilkada.
Bambang pun meyakini putusan MK terkait sengketa Pipres 2024 yang dibacakan pada Senin (22/4) lalu akan lain ceritanya apabila Suhartoyo konsisten terhadap dissenting opinion sebagaimana Putusan 90.
"Apalagi proses mengenai pembuatan (peraturan) KPU-nya bermasalah, ada dalil kami mengajukah dalil seperti itu, dan kalau perubahannya (dissenting opinion Suhartoyo) tidak terjadi, maka sejarah akan melihat, menuliskan situasi yang berbeda," ujar BW.
Tanpa bermaksud mempersoalkan posisi ketua MK dalam sebuah forum akademis, BW cuma berharap Suhartoyo bisa memberikan penjelasannya menyangkut inkonsistensinya ini.
"Qadarrulah-nya tiba-tiba posisi Pak suhartyo berubah, dan itu memang otoritas dari hakim. Cuma sebagai negarawan dia harus bisa menjelaskan kenapa posisinya itu berubah, dan ketika perubahan posisi itu menyebabkan value yang diyakininya itu berubah, maka kemudiam timbul pertanyaan, kenapa perubahan itu terjadi," pungkasnya.
Dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pipres 2024, Senin (22/4) kemarin, ada tiga hakim MK yang mengutarakan dissenting opinion terhadap putusan yang menolak gugatan sengketa Pilpres 2024.
Mereka punya pendapat berbeda dari lima hakim lainnya yang menyatakan bahwa gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan AMIN dan Ganjar-Mahfud tidak bisa dibuktikan.
Ketiga hakim yang beda pendapat itu antara lain, Saldi Isra, Eny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.
(kum/DAL)
