Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai tengah diterpa hukum alam, karena selama 10 tahun memberikan kepercayaan penuh kepada Presiden Joko Widodo dan mengabaikan masukan dan harapan publik.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, berpendapat, publik menilai kerusakan bangsa saat ini bukan semata-mata kesalahan Jokowi, tapi ada campur tangan kesalahan Megawati dan PDIP, yang meninabobokan Jokowi dengan memberikan pembelaan mati-matian.
"Kita lihat saja, civil society yang dulu berseberangan dengan pemerintah, kini dirangkul PDIP, harusnya itu dilakukan sejak dulu, untuk melakukan check and balances kepada pemerintahan Jokowi," kata Saiful, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/4).
Akademisi Universitas Sahid Jakarta itu juga melihat, PDIP saat ini sedang terkena hukum alam, karena selama 10 tahun berkuasa tidak memperdulikan suara civil society.
"Jadi ini hukum alam. Alam tengah menghukum PDIP, yang selama 10 tahun berkuasa terlalu memberi kepercayaan kepada Jokowi, bahkan banyak menyimpang dari masukan dan harapan publik selama ini," kata Saiful.
Untuk itu, sambung dia, pesan dari tulisan Megawati yang dimuat koran Kompas, Senin (8/4), dengan judul "Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi", menjadi tidak bermakna, selain hanya ingin mempertontonkan kebobrokan yang sedang terjadi di PDIP.
"Mungkin itu yang bisa dikatakan, sebagai kutukan dari rakyat selama 10 tahun berkuasa. Sudah saatnya PDIP mendekatkan diri pada kepentingan rakyat semesta, bukan kepada kepentingan elite dan kelompok kekuasaan tertentu," pungkasnya.
