Sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 digelar di gedung MK, Rabu (27/3/2024), dengan agenda ialah mendengarkan permohonan pemohon. Sebagai pemohon, Anies dan Ganjar menyampaikan gugatannya di hadapan hakim konstitusi.
Anies Singgung Demokrasi
Anies hadir secara langsung sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Anies berbicara di depan hakim MK apakah Indonesia akan menjadi negara yang menghargai perjuangan konstitusi.
"Kita dihadapkan pada pertanyaan pertanyaan fundamental yang menentukan apakah Republik Indonesia yang kita cintai akan menjadi negara yang menghargai dan memperjuangkan konstitusi sebagai pilar tertinggi demokrasi kita atau rule of law, apakah kita akan mereduksi konstitusi menjadi sekadar alat untuk pelanggengan kekuasaan tanpa pengawasan (rule by law)?" tanya Anies dalam sidang.
"Kita harus memutuskan apakah kita akan menjadi negara yang mengakui dan menghormati hak setiap individu untuk menentukan pikiran dan menyuarakan pilihannya secara bebas dan independen yang merupakan esensi dari demokrasi. Atau kita justru berpaling dari prinsip tersebut dan memilih di mana suara ologarki diberi prevalensi, mengesampingkan kesejahteraan umum dan mengabaikan kepentingan nasional yang lebih luas," katanya.
Menurut Anies, Indonesia sedang menghadapi titik krusial apakah akan melanjutkan negara sebagai demokrasi yang matang, atau kembali ke bayang-bayang sebelum era reformasi.
"Bangsa dan negara kita ini sedang berada di dalam titik krusial, sebuah persimpangan yang akan menentukan arah masa depan kita. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kedewasaan sebagai sebuah negara demokrasi yang matang, atau kah kita akan membiarkan diri tergelincir kembali ke bayang-bayang era sebelum reformasi yang justru kita hendak jauhi," tanya Anies.
Anies menyebut Pilpres 2024 tidak dijalankan secara bebas serta jujur dan adil. Anies kembali bertanya di hadapan para hakim konstitusi.
"Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami sampaikan jawabannya tidak. Yang terjadi adalah sebaliknya, dan itu terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan, dengan keprihatinan mendalam, serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita mulai dari awalnya," kata Anies.
Anies menyebut ada gerakan yang mempengaruhi arah pilihan masyarakat dalam Pilpres 2024. Anies mengatakan Pemilu 2024 ini telah banyak intervensi.
"Terdapat pula praktik yang meresahkan, dimana aparat daerah mengalami tekanan bahkan diberikan imbalan untuk memengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan alat transaksional untuk memenangkan pasangan calon," katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut intervensi bahkan sempat merambah di MK. Anies mengatakan demokrasi saat ini dalam bahaya.
"Bahkan, intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, terancam oleh intervensi, maka fondasi negara kita, pondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata," katanya.
"Lebih jauh lagi, skala penyimpangan ini tak pernah kita lihat sebelumnya Yang Mulia. Kita pernah menyaksikan penyimpangan ini dalam skala lebih kecil di tingkat pilkada. Tapi di skala yang amat besar dan lintas sektor baru kali ini kita semua menyaksikan," imbuhnya.
Ganjar Singgung Jaga Kewarasan
Sementara itu, Ganjar Pranowo mengatakan dirinya mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi untuk menjaga kewarasan. Ganjar mengatakan pihaknya ingin warga tidak putus asa.
"Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap perangai politik kita dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia," kata Ganjar dalam sidang perdana sengketa Pilpres 2024.
Ganjar mengatakan gugatan yang diajukannya bukan hanya soal kecurangan saja. Ganjar menyinggung adanya penyalahgunaan kekuasaan.
"Kami menggugat dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu, yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan," ujarnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengajak semua pihak menolak intimidasi dan penindasan. Ganjar berharap rakyat Indonesia tidak dibawa mundur dari Reformasi.
"Kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Kita menolak di bawah mundur ke masa sebelum Reformasi. Kita menolak pengkhianatan terhadap semangat Reformasi," tuturnya.
Pasangan Ganjar, Mahfud Md, yang mendampingi sebagai cawapres di Pilpres 2024, juga berharap MK dapat memberikan keputusan yang berani dan adil. Terlebih, kata dia, MK masuk ke dalam 10 MK paling efektif di dunia.
Mahfud mengatakan MK memiliki tugas berat dalam menangani sengketa hasil pemilu. Mahfud menuturkan akan ada pihak-pihak yang mendatangi MK untuk mendorong agar permohonan dikabulkan atau ditolak.
"Pastilah selalu ada yang datang kepada para hakim yang mendorong agar permohonan ini ditolak dan ada pula yang datang yang meminta agar MK mengabulkannya," ujarnya.
"Yang datang mendorong dan meminta itu tidak harus orang atau institusi melainkan perang bisikan di dalam hati nurani," sambung dia.
Mantan Menko Polhukam itu mengaku memaklumi hal tersebut. Menurutnya, tidak mudah bagi para hakim konstitusi menyelesaikan perang batin.
"Tetapi kami berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia," ujarnya.
"Bagi kami yang penting bukan siapa menang atau kalah melainkan edukasi kepada bangsa ini untuk menyelamatkan masa depan Indonesia dengan peradaban yang lebih maju melalui, antara lain, berhukum dengan elemen dasar sukmanya yakni keadilan substantif, moral, dan etika," sambungnya.
(rfs/fas)
