Jakarta, Pakar politik dan keamanan internasional Universitas Murdoch dari Australia, Ian Wilson, membeberkan prediksi peta koalisi dan oposisi di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.
Wilson menjabarkan penilaian soal kemungkinan peta koalisi dan oposisi Prabowo saat wawancara khusus dengan CNNIndonesia.com, Kamis (21/3).
"Prabowo dalam kampanye mengatakan dia ingin [pemerintahan] ya, cita-citanya, terdiri dari semua pihak, dalam arti semua parpol mau diajak. Itu konsep pemerintah dia yang tanpa oposisi," ujar Ian.
Dia lalu berkata, "Dalam arti oposisi bukan dilarang tapi diajak, semua dikooptasi."
Di Pilpres tahun ini, Prabowo diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM). Koalisi ini terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, PBB, PSI, Gelora, dan Demokrat.
Sementara itu, PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
NasDem, PKS, dan PKB, mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
PDIP dan PKS disebut-sebut berpeluang menjadi oposisi.
Para pengamat yakin PDIP akan menjadi oposisi usai hubungan partai dan Jokowi renggang.
Meski para pengamat menilai posisi oposisi tak imbang, tetapi mereka meyakini demokrasi Indonesia ke depan akan semakin seru.
Namun, Wilson punya penilaian sendiri. Ia berpendapat konteks politik di Indonesia penuh negosiasi bagi presiden yang menang dalam pemilu.
Presiden yang menang akan menjalin kesepakatan dengan partai politik untuk bekerja sama di bawah pemerintahan dia.
"Misalnya PDIP dan ini sangat spekulatif ya. Saya tak tahu pemikiran mereka [PDIP] sekarang ini, tapi ya paling tidak, mungkin mereka melihat apakah mereka bisa menjadi bagian, bagian dari koalisi pemerintah," ujar Wilson.
Di kesempatan ini, Wilson juga mempertanyakan sistem apa yang nantinya akan diterapkan Prabowo.
"Apakah dia berkuasa secara parlementer dengan mayoritas atau minoritas juga akan sangat menentukan paling sedikit (setidaknya) satu dua tahun ke depan itu," ujar dia.
Lebih lanjut, Wilson menerangkan kecenderungan politik di Indonesia sangat parlementer.
Oposisi secara program atau ideologi, kata dia "tak begitu ada."
Menurut dia, oposisi bukan berarti mengacu ke suatu program yang bertentangan dengan pemerintah.
Wilson melihat di masa kepemimpinan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) hampir semua partai 90 persen perwakilan yang ada di DPR masuk ke koalisi Jokowi.
"Dan saya merasa oposisi menjadi suatu posisi untuk meningkatkan daya tawar, untuk apa yang mereka inginkan, untuk negosiasi," lanjut Wilson.
(isa/bac)
