Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 bisa dianggap sebagai langkah pragmatis menaikkan penerimaan negara.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli memandang langkah ini bisa menambah beban rakyat, khususnya kelas menengah bawah.
"Pemerintah jangan pragmatis naikin pajak, seharusnya akar masalah bisa dicari dan dibenerin dengan cara progesif," kata Taufik kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/3).
Tarif baru PPN dipandang akan mendorong inflasi tinggi yang membuat harga barang dan jasa semakin mahal.
Terlebih saat ini harga bahan pangan terus melonjak. Mirisnya, pemerintah justru gemar melakukan impor.
"Harga pangan tinggi ada beberapa faktor, pertama ketersediaan bapok tersebut, kedua keterjangkauan harga oleh masyarakat dan distribusinya," jelas Taufik.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu meminta pemerintah dan pihak terkait bersinergi mencari solusi terbaik untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat.
"Pangan harus diupayakan agar turun harga, dengan menjamin ketersediaan stok dan distribusi yang bagus. Ini yang harusnya dikerjakan pemerintah," pungkas Taufik.
