"Semestinya NasDem itu mengembalikan sejak waktu masih penyelidikan atau maksimalnya penyidikan di KPK kalau memang niat mau mengembalikan," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, saat dihubungi, Rabu (28/2/2024).
"Tapi saya kira sebagai itikad baik dari Partai NasDem kita hormati, dan malah saya meminta segera saja kalau memang mau dikembalikan supaya recovery semakin maksimal untuk pengembalian kerugiaan negara," sambungnya.
Namun demikian, Boyamin menilai wajar NasDem tidak mengembalikannya sejak dahulu. Karena, menurutnya, sumbangan Rp 40 juta dari SYL itu terlalu kecil untuk sekelas menteri.
"Tapi ya memang bisa saja partai NasDem itu kan punya beberapa menteri, dan selevel menteri nyumbang Rp 40 juta itu terlalu kecil, dan juga tidak mungkin untuk meminta keterangan ini duit bersih atau duit panas, kan gitu kan, karena levelnya Rp 40 juta, dan Yasin Limpo itu kan sudah bupati 2 kali, gubernur 2 kali, jadi menteri, rasanya kalau menyumbang partainya yang mengangkat dia jadi menteri Rp 40 juta itu bahkan masih dianggap kecil, jadi begitu," ucapnya.
Boyamin pun menyampaikan itikad baik NasDem mengembalikan uang tidak akan menghapus unsur pidana. Menurutnya, itu mungkin bisa meringankan hukuman.
"Tapi bahwa ini mengembalikan itu ya sebagai bentuk kalau prosesnya nanti yang meringankan, hanya meringankan, pengembalian kerugian negara itu tidak menghapus pidana kalau memang ada alat bukti yang lain, tapi kalau Partai NasDem tidak tahu apa-apa dan sekadar menerima sumbangan, ya saya kira partai-partai lain beberapa juga terima sumbangan," ujar dia.
"Ada bahkan dari kemudian diketahui bahwa itu duit panas, karena dari penyumbangnya juga terlibat korupsi. Jadi ini karena sistem kepartaian kita yang belum mandiri maka mengandalkan kadernya, kadernya dari eksekutif yang kemudian ada sesuatu yang kemudian bermasalah, itu ya kita pada posisi ini portrait yang ada di sistem perpolitikan kita," lanjutnya.
Meski begitu, Boyamin mewanti-wanti NasDem bisa kena masalah jika sebetulnya tahu asal-usul aliran uang SYL ke partai. Akan tetapi, dia tetap meyakini NasDem tidak terlibat kasus SYL.
"Kalau kemudiuan ke depannya itu artinya dari fakta persidangan bahwa Partai NasDem sebenarnya tahu duit itu diduga dari hasil korupsi ya berarti partai NasDem bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum, tapi saya kira partai NasDem tidak terlibat lah, karena ya itu seorang menteri nyumbang, dan itu saya kira tidak sejauh itu. Jadi sampai saat ini KPK nyatanya juga tidak melakukan posisi bahwa NasDem terkait dengan perkara ini," ujar dia.
(maa/dnu)
