Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan alasan dana program perlindungan sosial (perlinsos) mencapai Rp479 triliun pada tahun ini, tetapi dana yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) hanya Rp78 triliun.
Sri menyebut ratusan triliun anggaran itu sejatinya dibagi dalam berbagai kategori, mulai untuk bantuan pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial. Untuk perlinsos yang dikelola Kemensos menurutnya sudah benar di angka Rp78 Triliun.
"Untuk perlindungan sosial, termasuk bansos di dalamnya Rp479 triliun, di situ yang masuk di Kemensos tadi disampaikan Bu Mensos yang ada di dalam anggaran DIPA Kemensos," kata Sri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/3).
Ia menyebut alokasi untuk perlinsos tersebut sudah masuk dalam UU APBN dan disampaikan juga kepada DPR, yang kala itu juga menyetujui UU itu.
Ia juga menjelaskan anggaran terbesar yang digunakan dari Rp479 triliun lebih banyak diberikan untuk warga sebagai bansos dalam bentuk subsidi, di antaranya subsidi listrik, gas, dan BBM. Jumlahnya mencapai Rp300 triliun lebih.
"Itu adalah bantuan sosial juga, karena itu bantuan negara ke masyarakat," ujarnya.
Sementara, imbuh Sri, program yang dijalankan Kemensos adalah program keluarga harapan (PKH), bantuan sembako atau bantuan pangan nontunai (BNPT), dan program khusus untuk lansia.
Menteri Sosial Tri Rismahari dalam rapat kerja bersama Komis VIII di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3) lalu menyinggung anggaran perlinsos 2024 mencapai Rp497 triliun, namun anggaran yang diterima Kemensos Rp78 triliun
"Sisanya (bansos lain) ya saya gak ngurusi. Saya ngurusi ini saja mumet, komplain sini-sana. Yang jelas kami ak berikan (bansos) di luar DTKS dan di luar program kami. Dari mana kami dapat uang?" tegas Risma.
Oleh sebab itu, Risma pun mengaku harus gerak cepat mntuk menyalurkan bansos kepada warga miskin yang membutuhkan. Namun, ia menegaskan apa yang dilakukannya di Kemensos berlandaskan DTKS.
(khr/pta)
