Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberi peringatan atau warning keras kepada Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya.
Tito mencatat Gorontalo menjadi provinsi dengan inflasi kedua tertinggi di Indonesia dengan level 3,73 persen secara tahunan (year on year/yoy). Mereka hanya kalah dari Papua Selatan yang mencatat inflasi 4,61 persen yoy pada Februari 2024.
Sementara itu, pada minggu kedua Maret 2024 juga menempatkan Gorontalo sebagai provinsi kedua dengan indeks perkembangan harga (IPH) tertinggi mencapai 6,99 persen. Angka IPH disebut Tito sebagai proxy inflasi.
"Ini saya warning ini Pak Pj Gubernur Gorontalo (Ismail Pakaya), masuk terus, provinsinya tertinggi (kedua). Kabupatennya juga banyak sekali yang tinggi-tinggi (angka inflasi dan IPH). Warning!" tegas Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (18/3).
Sejumlah daerah masih mengalami inflasi tinggi sampai dengan pekan kedua bulan ini.
Data Kementerian Dalam Negeri, daerah dengan IPH tertinggi pada pekan kedua bulan ini dipimpin Pesisir Selatan, Sumatra Barat sebesar 11,46 persen. Lalu, Bone Bolango, Gorontalo (10,64 persen); Musi Rawas Utara, Sumatra Selatan (9,53 persen); Minahasa, Sulawesi Utara (9,35 persen); Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara (9,34 persen).
Disusul Buol, Sulawesi Tengah (8,28 persen); Gorontalo Utara, Gorontalo (8,20 persen); Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (7,50 persen); Tomohon, Sulawesi Utara (7,50 persen). Ada juga Toraja Utara, Sulawesi Selatan (7,26 persen); Barito Utara, Kalimantan Tengah (7,19 persen); Solok Selatan, Sumatra Barat (7,18 persen); dan Poso, Sulawesi Tengah (7,17 persen).
Kemendagri memang rutin memberi warning kepada para kepala daerah, terutama pj. Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan ada 53 pemerintah daerah yang tampak tak peduli soal harga pangan dan inflasi.
Tomsi mengatakan ada 53 pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan harian maupun mingguannya. Ia menegaskan para kepala daerah itu abai dalam 7 hari belakangan.
"Kita tidak bisa menilai apakah teman-teman di sana melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengendalikan inflasi ini atau tidak. Khususnya di sini kita bisa lihat masih ada teman-teman yang di daerah Jawa, Sumatra, Kalimantan," tuturnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Rabu (13/3).
"Bagi teman-teman yang khususnya kepala daerahnya pj, ini merupakan peringatan pertama dan kami akan evaluasi sampai tiga kali. Kalau memang berturut-turut tidak ada laporannya, berarti teman-teman tidak bekerja di sana," tegas Tomsi.
Bahkan, Mendagri Tito tak segan mencopot pj kepala daerah yang tak sanggup mengatasi masalah inflasi dan lonjakan harga pangan. Ini pernah terjadi pada Oktober 2023 lalu, di mana Pj Wali Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan dicopot dari jabatannya karena dianggap tak mampu menekan inflasi dan menurunkan harga beras di Cimahi.
(skt/agt)
