Jakarta - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut hak angket DPR terkait dugaan kecurangan pemilu belum bergulir karena tekanan hukum. Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, prihatin dengan pernyataan Hasto dan meminta Sekjen PDIP itu tak memecah belah bangsa.
"Pernyataan saudara Hasto Kristiyanto bahwa belum terlaksananya hak angket karena adanya tekanan sangat memprihatinkan. Pernyataan tersebut sama sekali tak berdasar dan bisa menimbulkan perpecahan. Kami minta agar Pak Hasto jangan memecah belah bangsa," kata Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (31/3/2024).
Habiburokhman mengatakan isu hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu sudah sepi peminat. Dia mengatakan para anggota DPR RI sudah move on dari Pemilu 2024.
"Saya melihat semakin sepinya peminat hak angket adalah karena sebagian besar anggota DPR RI sudah move on dari pertikaian Pemilu 2024. Hari-hari ini saya banyak berdiskusi dengan rekan-rekan lintas partai dan interkoneksi pilpres, mereka kebanyakan bilang sudah lelah dengan kontestasi politik yang terlalu antagonis," ujarnya.
Waketum Gerindra ini mengatakan anggota DPR fokus menyelesaikan pekerjaan rumah di sisa periode jabatan. Dia mengungkit sejumlah rancangan undang-undang yang perlu segera disahkan.
"Insyaallah waktu efektif ini hanya tinggal sekitar dua bulan. Akan jauh lebih baik jika sisa waktu yang sangat singkat tersebut diisi dengan aktivitas yang produktif seperti mengesahkan beberapa undang-undang penting, antara lain KUHAP, UU MK, UU BUMN," kata dia.
Hasto sebelumnya berbicara soal hak angket DPR terkait pilpres yang masih belum bergulir. Hasto mengungkap alasan belum bergulirnya hak angket karena adanya tekanan-tekanan hukum.
"(Ibu Megawati lama putuskan angket) bukan perhitungan, tapi tekanannya, tekanan hukumnya kan kuat sekali. Kan kalau orang ditekan, ada respons yang berani menghadapi tekanan, ada juga yang takut. Kita juga maklum, tapi kita diajarkan untuk tidak takut," kata Hasto dalam diskusi 'Sing Waras Sing Menang' yang disiarkan secara daring, Sabtu (30/3).
Menurut Hasto, hak angket dinilai menjadi hal yang menakutkan bagi pemerintah sehingga ada upaya-upaya yang tengah dilakukan. Hasto mengungkap upaya tersebut yakni pengambilalihan PPP hingga kursi Ketua DPR RI oleh Golkar.
(fca/haf)
