Putusan itu dibacakan Ketua DKPP Heddy Lukito yang ditayangkan di YouTube DKPP, Rabu (20/3/2024). Adapun perkara tersebut bernomor 16 tahun 2024 dengan pengadu Irman Gusman.
Berikut putusan yang dibacakan Heddy Lukito:
1.Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian
2.Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu satu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota KPU, dan teradu dua Mochammad Afifuddin selaku anggota KPU sejak putusan ini dibacakan
3.Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu tiga Betty Epsilon Idroos, teradu empat Parsadaan Harahap, teradu lima Yulianto Sudrajat, teradu enam Idham Holik, dan teradu tujuh August Mellaz masing-masing selaku anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan.
4.Memerintahkan KPU untuk melaksanakan keputusan ini paling lama 7 hari setelah putusan ini dibacakan
5.Memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini
Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka menilai seharusnya KPU RI menindaklanjuti putusan PTUN Jakarta terkait Irman Gusman. Raka mengatakan baik Hasyim dan Afifuddin memiliki tanggung jawab untuk menjalankan putusan PTUN tersebut.
"DKPP berpendapat tindakan para teradu tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan etika. Para teradu sepatutnya menindaklanjuti putusan PTUN Jakarta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.
"Teradu satu sebagai Ketua KPU telah gagal mengemban tugas dan tanggung jawab memimpin KPU untuk memastikan tahapan pencalonan DPD Pemilu 2024 berjalan sesuai dengan tata cara prosedur dan mekanisme yang berlaku," ucapnya.
"Demikian halnya teradu dua yang menjabat sebagai ketua divisi hukum dan pengawasan telah gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memastikan seluruh tahapan pencalonan berjalan sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang berlaku. Teradu dua sebagai leading sektor ketua divisi hukum dan pengawasan seharusnya memberi input ke koleganya melalui forum pleno dalam menindaklanjuti putusan PTUN Jakarta," lanjut Raka.
Oleh karena itu, DKPP menilai Hasyim dan Afifuddin layak dijatuhkan sanksi lebih berat dari pada anggota KPU lainnya.
"DKPP menilai teradu satu dan teradu dua layak diberikan sanksi lebh berat dari teradu lainnya," ucapnya.
Diketahui, PTUN mengabulkan gugatan Irman yang terdaftar dalam Perkara No 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Dalam amar putusannya, PTUN menyebutkan Keputusan KPU nomor 1563 tahun tentang daftar calon tetap dibatalkan.
Selanjutnya PTUN memerintahkan KPU untuk mencabut keputusan terkait daftar calon tetap tersebut. KPU juga diperintahkan untuk memasukkan Irman ke DCT anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat.
Alasan KPU tak jalankan putusan PTUN, simak selengkapnya di halaman berikut
Alasan KPU Tak Jalankan Putusan PTUN
KPU mengatakan pihaknya tidak dapat menjalankan putusan PTUN, lantaran bertentangan dengan konstitusi.
"Terhadap Putusan PTUN tersebut, demi konstitusi, putusan PTUN tersebut tidak dapat dilaksanakan (non executable) karena bertentangan dengan konstitusi," kata Ketua Divisi Hukum KPU M Afifuddin, saat dihubungi, Selasa (19/12/2023).
Afif mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan mantan terpidana harus memenuhi masa jeda setelah menjalani penjara sebelum kembali mendaftar sebagai calon. Di mana dalam putusan MK, masa jeda yaitu selama 5 tahun.
"Konstitusi melalui Putusan MK No 12/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023 menyatakan bahwa mantan terpidana harus memenuhi masa jeda 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (bebas murni) pada masa pendaftaran calon," kata Afif.
"KPU sudah pernah menghadapi kasus serupa pada 2018 saat berhadapan dengan perkara pengurus parpol dilarang mencalonkan diri sebagai Anggota DPD," sambungnya.
(eva/imk)
