Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah menghadiri pertemuan Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) negara anggota G20 di Sao Paolo, Brazil pada 28-29 Februari 2024.
"Tren dan guncangan global saat ini, seperti pandemi, perubahan iklim, teknologi digital, fragmentasi, dan proteksionisme perdagangan memperparah kesenjangan dan berdampak negatif bagi negara berpendapatan rendah, terutama bagi keluarga miskin, perempuan, dan daerah tertinggal", ujar Sri Mulyani melalui siaran pers, Jumat (1/3/2024).
Presidensi G20 Brasil mengangkat tema "Building a just world and a sustainable Planet" dan mengangkat tiga agenda utama, yaitu inklusi sosial dan pengentasan kelaparan; transisi energi dan pembangunan berkelanjutan; dan reformasi tata kelola global.
Pertemuan pertama FMCBG mendiskusikan agenda-agenda global terkini, seperti berbagai kebijakan ekonomi untuk mengatasi kesenjangan, perspektif global terhadap pertumbuhan, inflasi dan stabilitas keuangan, perpajakan internasional, sektor keuangan di abad 21, serta utang global dan keuangan berkelanjutan.
Pada pertemuan ini, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 belum berhasil menyepakati semua isu yang tertuang dalam draft Communique yang telah melalui tahapan negosiasi oleh para Deputi Menteri Keuangan pada 21-22 Februari 2024 dan pada 26-27 Februari 2024. Untuk itu, Presidensi Brasil mengeluarkan dokumen FMCBG berupa Chair's Summary.
Para Menteri Keuangan dan Gubernur sepakat bahwa pemulihan ekonomi lebih baik dari perkiraan, namun prospek pertumbuhan jangka menengah mereka anggap masih terlihat lemah. Mereka menyadari risiko geopolitik akibat perang dan konflik berdampak buruk terhadap perkembangan ekonomi dunia.
Situasi yang penuh tantangan ini memperburuk tekanan sosio-ekonomi dan lingkungan hidup yang telah ada, dan memberikan dampak negatif terhadap penduduk miskin dan rentan, yang sebagian besar tinggal di negara-negara berkembang.
Oleh sebab itu para Menkeu dan Gubernur berpandangan pentingnya melanjutkan upaya membuat bank-bank pembangunan multilateral (Multilateral Development Banks, MDBs) lebih baik, besar, dan efektif dengan merujuk pada capaian saat Presidensi Italia, Indonesia, dan India.
Selain itu, dorongan untuk segera mengimplementasikan 2 pilar perpajakan internasional (Two-Pillar Solution) terus digaungkan, utamanya untuk penandatanganan Konvensi Multilateral Pilar 1 pada akhir Juni 2024.
Lebih lanjut, para Menteri dan Gubernur menganggap perlu untuk terus memperkuat upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi, serta meningkatkan mobilisasi pendanaan untuk mendukung investasi infrastruktur dan transisi yang adil.
Di sela-sela menghadiri pertemuan itu, Sri Mulyani juga melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan Menkeu dari negara-negara sahabat dan pimpinan organisasi internasional, yaitu Menkeu Australia, Jim Chalmers, Komisioner Uni Eropa (UE) untuk Urusan Ekonomi, Paolo Gentiloni; Presiden Bank Dunia, Ajay Banga; Presiden Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Jin Liqun; dan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann.
Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan dimaksud meliputi isu makroekonomi global terkini dan program kerja prioritas G20 serta rencana penyelenggaraan bilateral policy dialogue antara Indonesia dan negara mitra.
Secara khusus dalam pertemuan dengan Sekjen OECD, Menkeu menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh anggota OECD yang diberikan terhadap keinginan Indonesia menjadi anggota OECD setelah serangkaian diskusi sejak September 2023 hingga Januari 2024. Menkeu juga menyampaikan kesiapan dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk berdiskusi dalam penyusunan Peta Jalan Proses Aksesi Indonesia.
(arm/mij)
