Staf Pengelolaan Pengetahuan, Data dan Publikasi Migrant Care Trisna Dwi Yuni Aresta, mengatakan hanya ada 6-10 orang pemilih yang hadir hingga TPS ditutup pukul 18.00 waktu setempat. Padahal, kata Trisna, ada 2.000 DPT yang terdaftar pada tiap TPS.
“Malah ada sekitar 200 daftar pemilih khusus (DPK),” kata Trisna saat webinar Zoom, Ahad, 10 Maret 2024.
Trisna mengatakan Migrant Care telah berkomunikasi dengan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Petugas KPPS mengaku data PSU ini memang tidak setara antara DPT dan DPK. Ini berbeda dengan data 11 Februari antara DPT yang hadir dengan DPK.
“Sebenarnya dalam beberapa kejadian ini sebetulnya kami menantang KPU RI untuk membuka data mana yang dimutakhirkan,” ujar Trisna.
Trisna menyebut ketidakakuratan data ini mengakibatkan banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada 11 Februari lalu, tidak terdaftar pada PSU.
“Meski KPU menuturkan DPT Luar Negeri PSU merupakan data yang telah dimutakhirkan berdasarkan pemilih di tanggal 11 Februari,” kata Trisna.
Tempo telah meminta konfirmasi terkat data DPT dan masalah pelaksanaan PSU kepada anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos. Namun hingga berita ini ditulis pesan Tempo belum direspons.
KPU RI telah memutakhirkan DPT untuk PSU Kuala Lumpur. Sebanyak 62.217 DPT atau 13 persen dari 491.152 DPT dari pemungutan suara 11 Februari lalu.
Pemungutan suara ulang ini dilakukan dengan metode pencoblosan langsung di tempat pemungutan suara atau TPS di Putra World Trade Center, serta metode kotak suara keliling atau KSK sebanyak 120 titik. Adapun KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap luar negeri atau DPTLN untuk pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, yaitu mencapai 62.217 orang. Ini terdiri dari 42.372 orang pemilih TPS dan 19.845 orang pemilih KSK.
PSU dilakukan karena tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur sebelumnya diduga memanipulasi data DPT Kuala Lumpur. Mereka menetapkan DPT sebanyak 447.258. Padahal, Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) KPU RI untuk pemilih di Kuala Lumpur adalah sejumlah 493.856, dan yang telah dilakukan pencocokan dan penelitian data oleh Pemutakhiran Data Pemilih hanya sebanyak 64.148.
Tujuh eks anggota PPLN tersebut ditetapkan tersangka dan akan disidang pada 13 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
