Jakarta - Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pihaknya akan memetakan kebutuhan lahan untuk sejumlah program pemerintah. Dia memastikan pengelolaan lahan terkait program pemerintah itu akan dilakukan secara adil.
"Nah ini kita sekali lagi akan pecahkan masalahnya dengan baik, tidak mungkin ada satu yang mendapatkan, satunya lagi ditinggalkan, itu tidak mungkin. Jadi kita harus menentukan prioritas. Dan ini tugas bersama, pemerintahan berikutnya dan kita harus memetakan sejak sekarang, ini adalah masa transisi yang baik, 7-8 bulan ke depan ini, kita harapkan agar keberlanjutan, kesinambungan program, kebijakan-kebijakan termasuk penyediaan dan pengadaan lahan," kata AHY setelah membuka rakernas ATR/BPN di Jakarta, Kamis (7/3/2024).
"Baik itu untuk infrastruktur, baik proyek strategis nasional, baik juga untuk ketahanan pangan tadi (food estate), lalu untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, sesuai dengan prioritas yang akan dijalankan pemerintah hari ini dan ke depan," lanjutnya.
AHY berbicara soal peran badan bank tanah yang bisa membantu memetakan kebutuhan lahan untuk program-program pemerintah. Nantinya, menurut AHY, lahan yang tidak termanfaatkan akan dikonsolidasikan dengan bank tanah untuk kemudian dipetakan sesuai kebutuhan.
"Jadi itu yang bisa kita lakukan, yang jelas kita sekarang punya badan bank tanah. Ini salah satu upaya yang kita lakukan, ini menjadi amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja, di mana lahan-lahan terlantar, baik itu eks HGU atau eks HGB atau lahan yang tidak termanfaatkan dengan baik selama ini, lalu kita konsolidasikan dengan badan bank tanah, kita petakan kebutuhan," ucapnya.
AHY memaparkan, lahan di IKN yang didukung penataannya oleh bank tanah. Menurutnya, adanya bank tanah merupakan terobosan baru dalam persoalan penataan lahan.
"Salah satu produk yang bisa kita laporkan saat ini bank tanah yang bisa men-support di kawasan IKN ada 4.000 sekian hektare yang kita siapkan menjadi bank tanah, 300 sekian hektare disiapkan untuk bandara, sedangkan yang lain di sekitarnya menjadi supporting system yang menjadi kebutuhan bagi otoritas IKN," jelasnya.
"Kami sudah berkonsultasi termasuk saat kami kemarin ke sana, kami membicarakan itu. Tetapi ingat selalu ada kewajiban 30 persen melalui reforma agraria bagi rakyat. Tadi saya menyampaikan jika reforma agraria kita lanjutkan, jika bank tanah kita anggap sebagai suatu terobosan bagus untuk ke depan, kita ingatkan kepada seluruh jajaran ATR/BPN untuk berlomba-lomba dalam berkontribusi menghadirkan lahan-lahan terlantar dan mengonsolidasikan itu semua kepada bank tanah dan itu menjadi prestasi bagi kami di lapangan," imbuhnya.
(dek/ygs)
