Juru bicara aksi yang juga Dosen Fakultas Hukum UMSB Wendra Yunaldi mengatakan menjelang gelaran pesta demokrasi 2024 ini diwarnai dengan suara-suara sumbang dan kritis terhadap proses yang dapat menimbulkan konflik sosial di kemudian hari. "Cukuplah pemilu 2019 yang banyak menelan korban dan polarisasi di tengah masyarakat," kata dia.
Menurut Wendra, suara-suara kritis dan pesan moral yang telah lebih dahulu disampaikan beberapa kampus harus menjadi renungan bagi para elit politik. "Kami yakin apa yang disuarakan kampus-kampus itu adalah bentuk kegelisahan dan kemudian terhadap kondisi bangsa saat ini," ujarnya.
Wendra pun menyebut dirinya dan kelompok sivitas akademika UMSB merasakan kegelisahan itu sehingga turut menyatakan sikap. "Kami hadir di sini terdiri dari dosen dan mahasiswa," kata dia.
Pernyataan sikap yang disampaikan sivitas akademika UMSB terdiri dari 7 poin. "Ada 7 poin yang kami sampaikan. Semuanya berkaitan dengan pemilu," kata Wendra.
Beberapa poin yang disampaikan antara lain pesta demokrasi harus taat kepada agenda reformasi. Untuk penyelenggara pemilu juga harus profesional, mandiri, berintegritas, bertanggung jawab dan bersikap tegas kepada pelanggar pemilu.
"Kami juga menekankan kepada ASN, Polri dan TNI agar bersikap netral untuk mengawal proses Pemilu 2024, "kata Wendra.
Terakhir, Wendra menyampaikan UM Sumatera Barat berkomitmen untuk menghadirkan politik kebangsaan yang bermartabat dan menjaga demokrasi yang terlepas dari intimidasi. “Pitaruah ini merupakan tanggung jawab moral sebagai akademisi dan kaum terdidik kampus,” kata dia
Pernyataan sikap UMSB ini menyusul aksi serupa yang dilakukan sivitas akademika kampus lain. Aksi mengkritisi berjalannya demokrasi di era Presiden Jokowi ini mulanya dilakukan oleh sivitas akademika UGM yang disusul kampus lain, mulai dari UI, UII, Unpad, UIN Syarif Hidayatullah dan lainnya.
