Rencana tersebut diutarakan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Budiman Sudjatmiko. Ia menyebut program ini perlu melibatkan lintas kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan.
Oleh karena itu, kata Budiman, pihak Prabowo-Gibran membuka peluang akan dibentuknya Kemenko baru demi melancarkan program tersebut.
"Prabowo‐Gibran merencanakan program ini akan dibangun dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional," ujar Budiman dikutip dari detikcom, Minggu (25/2/2024).
Dengan adanya kementerian koordinasi yang baru, maka belanja negara untuk program ini bisa dilakukan secara efektif. Selain itu, pemerintah juga bisa mengembangkan konsep collaborative farming atau pertanian kolaboratif yang melibatkan industri pangan untuk memenuhi kebutuhan program ini.
"Desa akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis," tegas Budiman.
Kendati demikian, Budiman mengungkapkan rencana pembentukan kementerian baru ini perlu dibahas lebih lanjut.
Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda (Fanta) Prabowo-Gibran, Dedek Prayudi, mengungkapkan program makan siang gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil membutuhkan dana hingga Rp 400 triliun pada 2029.
Dedek mengungkapkan pihak Prabowo-Gibran nantinya akan menunjuk konsorsium yang terdiri dari dua kementerian untuk memimpin, menjalankan program dan mengelola anggarannya.
"Akan di co-chair dua kementerian, yaitu kementerian pendidikan yang mana kementerian ini bertanggungjawab untuk menyalurkan benefit dari pemerintah. Yang kedua Kementerian Kesehatan yang bertugas untuk memastikan gizinya," kata Dedek kepada CNBC Indonesia.
Dengan demikian, Dedek menyebut nantinya anak sekolah, balita hingga ibu hamil tidak sekadar makan banyak, tetapi gizinya terpenuhi.
Dedek juga memastikan program ini akan didukung penuh oleh UMKM dan pengusaha dalam negeri. Mengenai susu yang harus impor, ia meyakinkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan melakukan dengan hati-hati.
(luc/luc)
