Aksi demonstrasi dilakukan puluhan mahasiswa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/1).
Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, puluhan mahasiswa yang mengikuti aksi tampak mengenakan almamater berwarna merah marun bertuliskan Universitas Bung Karno (UBK).
Beberapa massa aksi tampak membentangkan spanduk panjang bertuliskan "UBK Bergerak Makzulkan Jokowi!", diikuti tanda pagar #NetralitasPejabatPublik.
Dalam situasi itu, massa aksi juga membakar beberapa ban motor tepat di depan pintu gerbang masuk pimpinan Bawaslu RI.
Sementara sang orator menyampaikan aspirasinya terkait dugaan pelanggaran netralitas pejabat negara yang dilakukan Presiden Jokowi, khususnya di masa kampanye Pemilu Serentak 2024.
"Pejabat-pejabat publik yang ikut campur tangan dalam proses demokrasi. Padahal aturan sudah jelas, tidak boleh seorang pejabat publik dapat berkampanye," ujar salah satu orator.
Selain itu, sang orator juga menilai pejabat publik tidak bisa mengikuti kampanye jika masih menduduki jabatannya.
"Di mana, pejabat publik harus mundur jika ingin berkampanye," tegasnya.
Oleh karena itu, para massa aksi memprotes pernyataan Jokowi yang menyebut seorang presiden boleh kampanye dan berpihak. Sehingga, mereka meminta Bawaslu menjatuhkan sanksi kepada Jokowi yang menurutnya menggunakan fasilitas negara.
"Kami meminta Bawaslu menegur secara tegas pejabat publik terutama Presiden Jokowi yang ternyata salah, melanggar aturan-aturan kita karena menggunakan fasilitas negara," demikian orator dari UBK menyampaikan aspirasinya menggunakan speaker.
Dugaan penggunaan fasilitas negara oleh Jokowi terekam saat melakukan kunjungan ke Salatiga, Jawa Tengah. Di mana, Presiden ketujuh RI itu mengacungkan dua jari dari atas mobil kepresidenan. Padahal saat itu Jokowi tengah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah tempat di Salatiga.
