Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu 2024
Lukman awalnya bicara terkait hak angket merupakan pekerjaan yang sia-sia. Lukman mengatakan hak angket tidak dapat mengubah hasil pemilu.
"Tuntutan atau desakan untuk hak angket di DPR sekarang itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Kontra produktif, karena nggak bakalan, nggak ada conecting-nya dengan penyelenggaraan Pemilu, tidak bisa mengubah hasil pemilu, tidak bisa juga mengubah hasil keputusan Bawaslu," kata Lukman dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (24/2/2024).
Lukman lantas meminta kepada pasangan nomor urut 2 untuk mengabaikan hak angket tersebut. Sebab, kata dia, hak angket tidak ada hubungan dengan proses pemilu saat ini.
"Saya juga ingin memberikan ketenangan lah kepada 02, 'wis jangan dihiraukanlah hak angket ini', karena hak angket ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan proses pemilu dan hasil pemilu ya," ujarnya.
Dia menilai hak angket merupakan hal yang sia-sia untuk dilakukan. Selain itu, menurutnya, hak angket juga akan menimbulkan kegaduhan.
"Pekerjaan yang sia-sia, kontradiktif hanya membikin tidak nyaman, hanya membikin heboh, gaduh, itu saja targetnya. Sehingga tidak perlu dihiraukan, biarkan saja," paparnya.
Menurut dia, hak angket dilakukan untuk memperbaiki negara dan bangsa. Contohnya, ialah jika adanya ketidaksesuaian dengan UU yang ada, maka bisa dilakukan hak angket.
"Misalnya hak angket UU Ciptaker, bagaimana supaya UU Ciptaker berubah, kan gitu, dibikin lah angket, atau ada kasus-kasus lain, dibikin angket supaya kemudian ada kebijakan untuk mengubah itu," ungkapnya.
Lukman menyebut hak angket diajukan untuk pemilu saat ini tak akan mengubah apa pun. Terlebih, kata dia, hak angket hanya akan membuang uang negara.
"Nanti pakai uang negara, rapat-rapat pakai uang negara, nanti ada study banding ke luar negeri pakai uang negara, sia-sia saja, sia-sia waktu, sia-sia dana," ucap dia.
Lebih lanjut, kata Lukman, jika hak angket ingin dilakukan, sebaiknya untuk pemilu 2029. Hal itu, menurutnya, agar pemilu ke depan dapat menjadi lebih baik.
"Nanti kalau memang mau hak angket, setelah pemilu ini selesai, tidak ada kegaduhan itu, penetapan hasil pemilu ini untuk memperbaiki pemilu 2029, silakan bikin hak angket," tuturnya.
"Dalam rangka apakah memperbaiki UU pemilu, memperbaiki lembaga penyelenggara pemilu, silakan itu nanti di angket setelah hasil proses ini selesai," imbuh dia.
Perolehan suara Cak Imin juga disinggung, simak di halaman berikutnya.
Perolehan Suara Cak Imin Kecil
Lukman pun mendorong agar PKB mengurungkan niatnya ikut mengusung hak angket. Dia menyinggung perolehan suara Cak Imin di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
"Saran saya kepada Fraksi PKB di DPR, saran saya kepada PKB khususnya, saya tidak bicara kepada NasDem, kepada PKS, itu urusan mereka lah," kata Lukman.
"Tapi kepada PKB saya menyarankan supaya mengurungkan niatnya untuk hari ini menggunakan hak angket atau hak interpelasi di DPR," sambungnya.
Lukman menyarankan agar PKB dan Nahdliyin lebih fokus terhadap kondisi pemilu. Hal itu, kata dia agar transisi kepemimpinan ini dapat berlangsung baik.
"Sehingga apalagi sekarang ya hampir, dibanding pemilu 2019 ditingkat grassroot hampir tidak ada masalah," ujarnya.
Sebaiknya, kata dia, PKB lebih fokus untuk mengambil suara-suara NU untuk pemilu ke depan. Sebab, saat ini, suara NU untuk pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dinilai rendah.
"Di Jatim, malah Cak Imin sebagai Ketum PKB mendapatkan suara yang nomor 3, di Jateng juga begitu, sebagai dua basis PKB, Jatim dan Jateng. Tapi justru 01 mendapatkan suara paling kecil dibanding dengan 02 dan 03," ujarnya.
"Faktor-faktornya mungkin banyak ya mungkin bisa jadi performa ketika debat di TV, performa ketika kampanye, tema-tema yang diangkat, sosial medianya, itu tidak membikin happy bagi pemilih-pemilih PKB dan NU, sepertinya NU itu tidak suka dengan cara menyerang," lanjutnya.
Timnas AMIN Tegaskan Bukan soal Besar-Kecil
Juru Bicara Timnas AMIN Bestari Barus pun menanggapi pernyataan Lukman Edy. Bestari Barus menegaskan pengajuan hak angket bukan perkara suara kecil atau besar, menang atau kalah.
"Ini bukan masalah besar atau kecil, kalah atau menang, tetapi hanya suara-suara dari masyarakat yang harus kemudian disikapi secara arif, dibawa kepada forum-forum yang memang kompeten membahas itu, bukan urusan semata-mata kalah dan menang ini, tetapi mendudukkan persoalan," kata Bestari saat dihubungi.
Bestari juga menegaskan apa yang disampaikan Sekjen NasDem, PKB, dan PKS sudah jelas. Dia menyebut ketiga partai politik tetap akan menunggu PDIP terkait hak angket untuk merespons dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Saya kira apa yang disampaikan oleh 3 sekjen pada beberapa hari lalu itu sudah clear bahwa artinya ketiga partai ini akan mendukung hak angket jika diinisiasi oleh PDIP, kan itu. Jadi kalau ada hal-hal di luar daripada itu, tentu ini menjadi tambahan-tambahan masukan para pihak ya kan, sampai menunggu apa yang akan menjadi action dari PDIP," ucapnya.
Menurutnya, jalannya hak angket ini sangat bergantung pada PDIP. Dia juga memastikan hak angket ini bukan untuk merenggangkan masyarakat.
"Jadi tergantung inisiatornya, kalau memang inisiatornya bergerak maka ini bisa bergulir, namun harapan kita adalah tentu angket ini untuk menemukan hal hla yang terbaik bagi apa yang digulirkan tentunya terkait dengan kecurangan tadi yang nanti dapat menjadi suatu keputusan yang terbaik yang tidak kemudian memecah-belah, semakin buat renggang antara masyarakat dengan masyarakat, mudah-mudahan hasilnya baik," ujar dia.
"Bukan jangan begini jangan begitu, saya kira biarkan proses ini sebagai proses yang dipayungi oleh konstitusi tetap berjalan sebagaimana mestinya, tapi ini menunggu dari action PDIP," tambah dia.
(maa/whn)
