Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penetapan tersangka politikus PKB Reyna Usman dalam kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI tak ada hubungannya dengan Pemilihan Presiden 2024. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut KPK sudah menangani kasus ini sejak lama.
"Saya ingin menyampaikan, terkait dengan pengembangan perkara ini, saya ingin menyampaikan bahwa perkara ini tidak ada hubungannya dengan kontestasi politik saat ini," kata Alex dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis, (25/1/2024).
Alex mengatakan KPK telah melakukan penyelidikan kasus ini sejak 2019. Penyelidikan itu kemudian terhambat selama 2 tahun oleh pandemi Covid-19. Alex mengatakan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) kasus ini kemudian terbit pada Maret 2023.
"Artinya apa? Ekspose sudah dilakukan sejak Maret 2023 setelah dilakukan penyelidikan 2 tahun lebih," kata dia.
Alex melanjutkan Surat Perintah Penyidikan kasus ini juga sudah terbit sejak Juli 2023. Menurut dia, penerbitan Sprindik sekaligus penetapan tersangka itu dilakukan jauh sebelum hingar bingar Pemilihan Presiden 2024. "Saya pastikan tidak ada hubungannya sama sekali," ujar dia.
Sebelumnya, KPK resmi mengumumkan dan menahan Reyna Usman sebagai satu dari tiga tersangka kasus korupsi pengadaan proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2012. Ketika kasus ini terjadi, Reyna menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Dua tersangka lainnya adalah Pejabat Pembuat Komitmen di Kemnaker I Nyoman Darmanta dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia.
KPK menyangka Reyna ikut mengkondisikan lelang proyek dengan nilai Rp 20 miliar ini agar dimenangkan oleh perusahaan milik Karunia. Akibat perbuatannya, KPK menduga negara rugi lebih dari Rp 17 miliar.
Reyna merupakan Wakil Ketua DPW PKB Bali. Dia juga berstatus sebagai calon Anggota DPR RI dari Provinsi Gorontalo. Kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI ini juga menyeret nama Muhaimin Iskandar yang kini berstatus calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. KPK pernah memeriksa Muhaimin selaku mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 7 September 2023 di kasus ini.
(hsy/hsy)
