Jakarta - Mahfud MD lontarkan beberapa pernyataan kritik yang cukup keras terhadap kegagalan food estate, deforestasi Indonesia yang mengalami perluasan 23 kali dari Pulau Madura selama 10 tahun, hingga nihilnya redistribusi tanah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pernyataan tersebut mendapat sorot serta reaksi dari berbagai pihak termasuk Istana serta kementerian negara.
Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden sekaligus perwakilan istana membantah kritik kegagalan food estate yang kompak dilontarkan oleh Muhaimin Iskandar atau Cak Imin serta Mahfud MD. Pihak istana mengklaim bahwa program food estate hanya memerlukan penyempurnaan dalam implementasinya. Beberapa kekurangan selama pelaksanaannya memang memerlukan evaluasi agar tidak mengulang kekeliruan yang sama.
Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membantah soal deforestasi Indonesia yang dikatakan Mahfud MD mencapai 12.5 juta hektare selama 10 tahun. Siti Nurbaya menyatakan data tersebut salah karena sebenarnya deforestasi Indonesia pada tahun 2013 mencapai 730 ribu dan dua tahun setelahnya menjadi 1.09 juta hektare akibat bencana El Nino. Pada tahun-tahun berikutnya justru angka deforestasi Indonesia mengalami penurunan hingga 440 ribu hektare.
Menteri LHK menyebut ada kekeliruan data dari kubu pasangan Ganjar-Mahfud dalam perhitungan terkait angka deforestasi Indonesia. Sementara itu, bantahan serupa disampaikan oleh Hadi Tjahjanto selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional atau Menteri ATR/BPN terkait redistribusi tanah yang disebut Mahfud MD tidak berjalan.
Melalui awak media Hadi menyatakan bantahannya perihal redistribusi tersebut, pihaknya mengaku jika redistribusi tanah telah berjalan bahkan sejak tahun 1961 silam. Justru ketika era kepemimpinan Joko Widodo redistribusi tersebut telah ditambahkan adanya penerbitan sertifikat terkait.
Tercatat sejumlah 2.79 juta bidang tanah telah mengantongi sertifikat redistribusi. Sehingga sejak 2015 hingga 2023 sebanyak 424 ribu sertifikat telah dikeluarkan oleh kementerian dan merupakan realisasi atas berjalannya redistribusi tanah di Indonesia.
Tanggapan Mahfud MD
Mahfud Md menyatakan ada perbedaan data deforestasi yang disampaikannya dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Mahfud mengatakan, data yang dipaparkannya dalam debat cawapres dan Siti sama-sama benar. Namun, yang dia sampaikan adalah data dari Global Forest Watch, dunia. Sementara Siti membaca deforestasi netto – Data yang ada di KLHK dan Badan Pusat Statistik.
“Bukan kesalahan, perbedaan membaca data,” kata Mahfud saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 23 Januari 2024.
Mahfud menerangkan, Global Forest Watch memotret hilangnya atau tutupan hutan dalam waktu tertentu. Sedangkan, deforestasi netto itu merupakan deforestasi bruto dikurangi reforestasi, sehingga sisanya seperti yang dikatakan Menteri LHK.
Sebelumhya pun, Mahfud MD menyebut dalam lima tahun terakhir pemerintah telah membagikan sedikitnya 1 juta sertifikat tanah untuk rakyat. Dalam program redistribusi tanah itu, sertifikat diberikan kepada warga yang telah memiliki tanah. Namun, menurut Mahfud, land reform bukan sekedar bagi-bagi sertifikat tanah.
“Lahan yang lain belum dibagi terhadap orang yang belum punya, nah itu yang akan kita kerjakan besok dalam rangka redistribusi tanah,” kata Mahfud dalam debat cawapres Pemilu 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat malam, 22 Desember 2023.
Menurut Mahfud, satu persen penduduk menguasai 75 persen lahan di Indonesia. Sementara 99 persen lainnya berebut mengelola 20 persen lahan. Penduduk Indonesia per 2021 adalah 273,8 juta. Artinya, 75 persen lahan yang ada di Indonesia dikuasai sebanyak 2,7 juta penduduk. Sementara 270 juta penduduk lainnya mengelola 20 persen lahan. Mahfud menilai hal ini merupakan ketimpangan.
“Sekarang ini, kalau data yang saya pernah dengar dari Pak Prabowo beberapa tahun lalu, 1 persen penduduk menguasai 75 persen lahan, 99 persen penduduk berebut mengelola hanya 20 persen lahan sisanya. Memang timpang,” katanya.
